Pakistan Lakukan Uji Rudal Balistik Berkemampuan Nuklir

ISLAMABAD - Uji rudal balistik surface-to-surface Shaheen-I, dengan kemampuan membawa hulu ledak nuklir, dilakukan militer Pakistan, sebagai bagian dari latihan militernya.

Langkah militer Pakistan tersebut, diduga sebagai tandingan setelah India menguji coba misil Agni II pada akhir pekan lalu.

Tes senjata Pakistan dinyatakan berhasil. Uji peluncuran rudal dilakukan oleh Komando Pasukan Strategis Angkatan Darat (ASFC) untuk memastikan kemampuan "pencegahan minimum yang kredibel".

Shaheen-I adalah rudal balistik jarak pendek berbahan bakar padat. Misil ini memiliki jangkauan 650km dan telah beroperasi di Pakistan sejak 2003.

Misil tersebut dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir dan biasanya menggunakan peluncur seluler sebagai platform.

India sebelumnya menunjukkan kemampuan nuklirnya sendiri dengan meluncurkan rudal balistik Agni-II selama latihan malam hari pada akhir pekan lalu. Ini adalah rudal balistik jarak menengah yang kira-kira sebanding dengan Shaheen-II Pakistan.

Uji coba rudal itu dilakukan ketika ketegangan yang berlangsung selama satu dekade terus meningkat antara India dan Pakistan.

Langkah New Delhi bulan Agustus dengan menghapus status otonomi wilayah Kashmir dikritik keras oleh Islamabad. Sebelumnya pada bulan Februari, kedua negara terlibat pertempuran udara singkat.

Mantan duta besar Inggris untuk PBB Sir Mark Lyall Grant memperingatkan ada risiko nyata dari perang militer habis-habisan antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

"Konflik itu akan memiliki implikasi keamanan nasional bagi Inggris," katanya. "Inggris memiliki "tanggung jawab khusus dalam membantu menyelesaikan krisis," ujarnya.

Menulis di Forbes, yang dikutip Selasa (19/11/2019), Sir Mark Lyall Grant memperingatkan tentang risiko konflik yang meningkat menjadi konflik militer, yang dapat menelan biaya hingga £20 miliar.

"Setelah pertikaian militer pada 2001-2002, Pemerintah Inggris memperkirakan bahwa konflik nuklir antara India dan Pakistan dapat menelan biaya Inggris hingga £20 miliar, sebagai akibat dari ancaman terhadap warga negara Inggris di kawasan itu, peningkatan tekanan migrasi, kehilangan peluang bisnis dan biaya kemanusiaan dan rekonstruksi," tulis dia.