Penggunaan Dana Desa Tak Transparan, Warga Cendoro Protes

MOJOKERTO - Ratusan warga Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, meluruk balai desa. Mereka memprotes tidak transparannya penggunaan anggaran desa.

Mereka mempertanyakan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tahun 2018 dan 2019, Selasa (18/11/2019).

Pantauan di lokasi, ratusan warga mulai memadati kantor Balai Desa Cendoro, sekira pukul 09.00 WIB. Tua muda, serta ibu-ibu turut serta dalam aksi demonstrasi ini. Bahkan, tidak sedikit yang membawa anak kecil, dan juga balita.

Selain itu, warga juga membentangkan spanduk berisi sindiran terhadap Pemerintah Desa yang dianggap melakuka pembodohan terhadap masyarakat.

"Kami menuntut adanya transparansi pengelolaan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2018 anggarannya sampai Rp1,2 miliar sedangkan tahun 2019 Rp1,7 miliar. Dibuat apa anggaran itu," ujar Amin Tohari, salah satu perwakilan warga Cendoro dalam orasinya.



Aksi demonstrasi ini menyusul kurang adanya transparansi dalam pengelolaan APBDes Cendoro. Warga menilai, Pemerintah Desa Cendoro sengaja menutupi dan enggan menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Anggaran Desa (PADes) itu.

"Kami berharap Ketua BPD, atau Sekretaris Desa bersedia untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi pertanyaan kami. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, warga berhak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan tentang penggunaan APBDes," imbuhnya.

Sedikitnya, ada delapam item realisasi APBDes Cendoro yang menuai pertanyaan dari massa aksi. Utamanya realisasi kegiatan fisik berupa pembangunan jalan dusun di 4 titik. Selain itu juga pembangunan sanitasi masyatakat di tahun 2019 serta anggaran untuk kepemudaan. Dimana ada beberapa keganjilan dalam realisasi anggaran tersebut.

"Inti persoalan ini, kami selaku warga hanya ingin mengetahui Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan itu. Sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo, bahwa realisasi penggunaan APBDes harus transparan. Nah yang kami minta hanya itu," jelasnya.

Sekitar dua jam melakukan orasi, Sekdes Cendoro, Siswito dan perwakilan Pemerintah Desa bersedia menemui massa aksi. Setelah melalui negoisasi yang cukup alot dengan pihak kepolisian. Dalam paparannya, Siswito menyampaikan penjelasan realisasi APBDes tahun 2018 dan 2019. Akan tetapi, penyampaian itu cukup terbatas dan singkat.



Siswito juga menolak saat warga hendak melontarkan sejumlah pertanyaan terkait realisasi APBDes Cendoro tahun anggaran 2018 dan 2019. Dengan dalih, tidak ada proses tanya jawab. Ia hanya bisa menyampaikan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan warga pada pertemuan sebelumnya.

"Tidak ada tanya jawab, tidak ada. Saya hanya menyampaikan sesuai apa yang ditanyakan beberapa waktu lalu," kata Siswito, sembari meninggalkan pendopo Balai Desa Cendoro tanpa menggubris warga yang meneriakinya.

Sikap abai aparatur Pemerintah Desa Cendoro itu membuat warga kesal. Mereka menyatakan akan tetap bertahan di Balai Desa Cendoro hingga batas waktu demonstrasi habis, yakni sekira pukul 17.00 WIB. Tak pelak, hingga pukul 12.45 WIB warga pun masih bertahan di lokasi. Bahkan, jumlah warga yang datang kian bertambah.

"Kami akan tetap bertahan sampai pukul 17.00 WIB. Jika tidak digubris maka kedepan kami akan melakukan aksi besar-besaran. Untuk waktunya kapan, kami akan susun surat pemberitahuannya nanti," kata Hadi, perwakilan warga disambut teriakan warga.