Pelantikan 167 Kades Blitar Diharapkan Tidak Terganjal Sengketa

BLITAR - Pemerintah Kabupaten Blitar, berharap pelantikan 167 kepala desa hasil pilihan kepala desa (pilkades) serentak 15 Oktober lalu bisa berjalan tepat waktu.

(Baca juga: Kompetensi Pendamping Desa Disorot DPR Saat Raker dengan Mendes )

Sengketa yang terjadi pasca pemungutan suara, diharapkan oleh Pemkab Blitar, bisa tuntas sebelum pelantikan dilaksanakan.

"Dan saat ini kita telah mempersiapkannya (pelantikan)," ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar, Dwi Purwanto kepada wartawan. Secara umum pelaksanaan pilkades serentak berjalan lancar. Sejumlah desa yang sejak awal diprediksi rawan konflik, tidak terbukti.

Kendati demikian sejumlah massa dari Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, sempat berunjuk rasa menuntut dilakukannya pilkades ulang. Massa yang mendatangi kantor Pemkab beralasan telah menemukan dugaan kecurangan saat pemungutan suara berlangsung.

Massa juga mempersoalkan adanya upaya tidak netral yang bertujuan memenangkan calon tertentu. Terkait itu Dwi Purwanto mengatakan proses penyelesaian berlangsung. Pemkab terus mengupayakan mediasi dari berbagai pihak terkait.

"Upaya mediasi untuk menyelesaikan persoalan di Desa Bakung masih terus berjalan," terang Dwi. Sesuai jadwal, pemkab akan melantik sebanyak 167 kades terpilih pada 13 Desember 2019. Secara umum persiapan untuk pelantikan itu sudah selesai.

Yang dilakukan Pemkab Blitar saat ini adalah menunggu terbitnya SK Bupati. "Saat ini kita tinggal menunggu surat keputusan Bupati Blitar. Dengan segera dilantik para kades terpilih akan bisa langsung bekerja," kata Dwi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib berharap segala persoalan yang mengganjal seputar pilkades serentak bisa tuntas sebelum pelantikan dilaksanakan. Ia tidak berharap masih ada persoalan paska pelantikan. "Pemkab harus benar benar menyelesaikan persoalan yang ada sebelum pelantikan dilaksanakan," tegasnya.