Boikot Ujian, Siswa SMK di Mojokerto Tuntut Transparansi Anggaran

MOJOKERTO - Ratusan siswa SMKN 1 Trowulan, di Kabupaten Mojokerto, menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolahnya, dan melakukan boikot terhadap ujian sekolah.

Mereka mendesak adanya transparansi pengelolaan uang tabungan wajib siswa. Lantaran para siswa ini mencium adanya kejanggalan dalam pengelolaannya.

Demonstrasi yang dilakukan ratusan gabungan siswa kelas X, XI, dan XII ini terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. Kala itu, para siswa baru saja masuk kelas, guna mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS). Tiba-tiba, sejumlah siswa Jurusan Pariwisata keluar dari ruang kelasnya. Mereka lantas ramai-ramai melakukan orasi di halaman sekolah.

Aksi itu memicu siswa lainnya yang tengah mengerjakan soal matematika, untuk keluar ruangan. Seakan diintruksi, para siswa ini meninggalkan lembar soal dan jawaban yang telah dibagikan, kendati belum sempat dikerjakan. Padahal, rencana ada dua soal mata pelajaran yang harusnya mereka selesaikan pada hari pertama pelaksanaan PAS 1 ini.

"Ya belum sempat ngerjakan soal matematika tadi. Karena langsung demo sama teman-teman. Harusnya hari ini PAS dua mata pelajaran, yakni matematika sama kewirausahaan," kata Intan, siswa kelas XII jurusan Pariwisata, saat ditemui usai melakukan aksi di halaman sekolahnya, Senin (2/12/2019).

Unjuk rasa ini, merupakan bentuk kekecewaan siswa. Mereka menilai, pengelolaan keuangan oleh pihak sekolah bermasalah dan tidak transparan. Utamanya pengelolaan duit tabungan wajib, dengan nominal antara Rp75.000-Rp145.000 perbulan yang dipungut pihak sekolah. Terdapat 27 kelas dengan jumlah total siswa sebanyak 800 siswa di sekolah ini.

Tabungan wajib yang dipungut pihak sekolah sejak awal tahun ajaran baru itu, bersifat mengikat. Lantaran besaran nominal dan waktu pembayaran ditetapkan pihak sekolah. Bagi siswa yang belum membayar hingga bulan Desember 2019 ini, tidak akan mendapatkan kartu peserta PAS. Kartu ini menjadi syarat siswa untuk bisa mengikuti ujian akhir semester.

"Kami mempertanyakan penggunaan uang tabungan itu. Sebab, ada siswa yang dikeluarkan (tidak boleh mengikuti ujian) karena belum punya kartu peserta ujian. Karena tabungan wajib belum lunas. Kami dipaksa untuk menambung, disisi lain kami juga meminta agar pengelolaannya dilakukan secara transparan," sambung Rizki Wijayanto, koordinator aksi siswa.

Menurut Rizki, tabungan wajib ini sangat memberatkan. Utamanya bagi siswa kurang mampu. Sementara dalam pengggunaanya sendiri, pihak sekolah, lanjut Rizki terkesan tidak transparan. Disisi lain, mereka juga mempertanyakan adanya pungutan berkedok tabungan wajib, meski sekolah sudah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pembiayaan belajar siswa.

"Kami minta klarifikasi dari kepala sekolah terkait penggunaan uang tabungan wajib itu. Kalau tidak, besok kami akan melakukan aksi seperti ini lagi. Kami juga mendesak kepala sekolah dikeluarkan dari sekolah ini," jelas siswa yang duduk dibangku kelas XII ini.

Dugaan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana tabungan wajib ini mencuat setelah siswa kelas XII melaksanakan kegiatan Kunjungan Industri (KI). Bermula dari siswa Jurusan Pariwisata yang hendak melakukan KI ke Pulau Bali. Namun, jelang pemberangkatan pihak sekolah justru meminta para siswa untuk membiayai sendiri perjalanan itu.

"Penggunaan tabungan wajib ini tidak dijelaskan, kami bertanya juga tidak pernah ada jawaban penjelasan yang sesuai. Katanya untuk study tour, tapi kami ke Bali justru diminta bayar sendiri. Ya akhirnya para siswa jengkel dan mempertanyakan penggunaan uang tabungan wajib itu," sambung siswa kelas XII lainnya, Amel Faradila Wardhani.

Sementara itu, pihak SMKN 1 Trowulan membantah adanya unsur paksaan pungutan berkedok tabungan wajib siswa. Pihak sekolah menyatakan, adanya tabungan wajib itu sudah sesuai dengan prosedur dan hasil kesepakatan dengan Komite Sekolah serta wali murid.

"Mulai dari perincian hingga besaran nominal tabungan wajib itu sesuai dengan hasil rapat dengan komite sekolah. Bahkan itu juga atas persetujuan dengan wali murid saat kami melakukan rapat bersama. Jadi bukan pihak sekolah yang memutuskan besarannya," kata Wakil Kepala Kurikulum, SMKN 1 Trowulan Umi Hasanah.

Umi juga menampik jika ada siswa yang dikeluarkan dari ruang kelas saat pelaksanaan PAS lantaran belum melunasi tabungan wajib hingga bulan Desember 2019 ini. Menurutnya, itu hanya salah paham. Kendati Umi mengakui jika, sebelum pelaksanaan PAS pagi tadi, ia meminta siswa yang belum mendapatkan kartu peserta untuk menemui koordinator tabungan.

"Tadi itu salah paham. Saya memang mengintruksikan agar siswa mengambil kartu peserta di koordinator tabungan, karena di lembar jawaban itu kan harus menuliskan nomor ujian. Jadi tidak ada siswa yang tidak boleh mengikuti PAS karena belum melunasi tabungan wajib," imbuhnya.

Dengan adanya aksi ini, lanjut Umi, pihak sekolah bakal menunda pelaksanaan PAS ganjil ini. Padahal rencananya PAS ini akan digelar selama sepekan kedepan. Akan tetapi, hingga saat ini, Umi mengaku belum bisa menyampaikan kapan PAS itu akan kembali digelar. Pihaknya masih akan berkomunikasi dengan siswa dan komite sekolah.

"Kami hanya mengikuti ibu kepala sekolah, tadi di forum bapak-ibu guru untuk PAS ditunda sampai kami bisa memastikan anak-anak untuk mau sekolah lagi. Rencananya memang pelaksanaan PAS mulai hari ini sampai hari Jumat mendatang," pungkas Umi.