Pemprov Jatim Raih Predikat Terbanyak Wilayah Bebas Korupsi di Indonesia

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat anugerah Pemimpin Perubahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (Kemenpan RB).

Khofifah dinilai punya komitmen besar melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan dan berhasil membangun zona integritas secara massif.

Sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan. Jawa Timur meraih penghargaan paling banyak dibanding pemerintah provinsi lain di Indonesia,

Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menpan RB, Tjahjo Kumolo di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Khofifah dinilai punya komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan dan berhasil membangun zona integritas secara massif.

Sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan.

Keenam unit layanan tersebut adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Jatim.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.

Atas penghargaan tersebut, Khofifah menjelaskan, keenam unit layanan tersebut akan menjadi role model atau contoh bagi instansi lain di lingkungan Pemprov Jatim.

"Setelah ini seluruh unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan," harap Khofifah.

Khofifah menerangkan, WBKK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Tahun 2019, Pemprov Jatim, untuk pertama kalinya meraih penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK) dari KemenPAN RB.

"Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terimakasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik," ungkap Khofifah.

Untuk meraih predikat penghargaan di bidang ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan manajemen dan kemauan untuk melakukan perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja," paparnya.

Khofifah yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Pemprov Jatim, akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jatim.