Kini Proyek Infrastruktur Libatkan Swasta, DPR Apresiasi Jokowi

JAKARTA - DPR mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melibatkan swasta dalam proyek infratruktur.

Anggota Komisi V DPR Ning Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, sebenarnya masalah monopoli pengerjaan berbagai proyek pemerintah oleh BUMN dan anak turunannya sudah lama disuarakan di Komisi V karena para anggota DPR kerap kali mendapatkan keluhan dari para pengusaha swasta.

“Kalau sekarang Pak Jokowi bilang seperti itu berarti suara kami sudah sampai, sudah didengarkan,” kata dia.

Dia mengatakan, dulunya pihak swasta hanya diberi proyek-proyek yang dinilainya di bawah Rp100 miliar. Sementara yang nilainya di atas Rp100 miliar dikelola BUMN.

“Periode lalu ada aturan semacam itu, mesti faktanya banyak juga proyek-proyek di bawah Rp100 miliar diambil juga oleh anak-cucu BUMN. Iya kalau digarap sendiri, sering kali juga disubkan lagi ke pihak ketiga,” kata dia.

Menurut Eem, kebijakan BUMN selama ini yang memonopoli proyek pemerintah, membuat banyak pengusaha swasta yang “megap-megap” dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap bisa eksis.

“Kami sepakat dengan keinginan Pak Jokowi. Jika ini jangan antiswasta. Mereka ini juga rakyat kita. Mereka juga pilar ekonomi negara kita. Bagaimana kalaua tak ada pengusaha nasional, itu pilar ekonomi juga. Keberadaan mereka juga harus diperhatikan. Intinya harus ada sharing lah. Tidak semua diambil BUMN, tapi bagaimana pihak swasta juga bisa ikut berkompetisi,” urainya.

Anggota Komisi V DPR Irwan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Jokowi mengenai sinergi pembangunan antara BUMN dan swasta. Jika memang seorang presiden menyatakan demikian, artinya memang ada nepotisme BUMN sampai turunannya yang kemudian banyak mematikan pengusaha swasta di daerah. “Ditambah parahnya karena pekerjaan BUMN itu malah banyak menggunakan tenaga kerja asing bukan tenaga kerja lokal,” kata dia.

Namun, dia menilai, seharusnya sejak awal Jokowi dilantik pada periode pertama melakukan sinergitas pembangunan infrastruktur antara BUMN dan swasta, maka akan lebih banyak yang bisa diselamatkan, salah satunya membantu pertumbuhan ekonomi. “Akan banyak yang diselamatkan dan tentunya pertumbuhan ekonomi kita nggak mentok di angka 5% seperti sekarang ini,” kata dia.

Selain itu, Irwan juga berharap bahwa apa yang disampaikan Jokowi ini bisa terealisasi di lapangan. Sehingga, pembangunan infrastruktur Indonesia bisa berdaulat dan bermartabat. “Artinya, benar-benar melibatkan semua kemampuan anak bangsa yaitu sinergi antara BUMN dan Swasta. Itu juga menjadi salah satu kunci pertahanan negara,” kata dia.

Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, idealnya peran swasta bisa aktif terlibat di sub kontraktor pengerjaan proyek khususnya untuk di luar pulau Jawa. Selama ini, kata Bhima, pihak swasta memang enggan terlibat sebagai main contractor dari proyek infrastruktur karena resiko yang tinggi. Namun saat ini pemerintah bisa memperluas peran swasta. Setidaknya yang dilakukan BUMN dengan membuka lelang pengadaan barang jasa yang lebih luas ke swasta.

"Bahkan kalau perlu untuk nilai proyek tertentu misalnya di bawah Rp20 miliar perlu diprioritaskan bagi swasta. Ini semata untuk menunjang multiplier effect yang luas bagi perekonomian Indonesia. Kue ekonomi Indonesia bukan cuma milik BUMN, tapi ada swasta yang berhak juga," kata dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Piter Abdullah berpendapat, selama ini proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan anggaran pemerintah banyak dilakukan oleh BUMN. Padahal BUMN adalah perpanjangan tangan dari pemerintah.

“Artinya untuk hal vital ya dilakukan BUMN. Tapi untuk selanjutnya harusnya diserahkan kepada swasta. Jadi BUMN itu sifatnya katalisator, jangan di monopoli semua dan terus-menerus,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus membuka ruang selebar-lebarnya kepada swasta jika ingin merespons berjalannya pertumbuhan ekonomi. “Di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju, swasta begitu besar pelibatannya. Sehingga ketimpangan hampir tidak begitu kelihatan karena pemerataan atau pembagian proyek itu tadi,” kata dia.