PDIP Kota Surabaya: Kaum Ibu Adalah Penggerak Kemajuan

Minggu, 22 Desember 2019 - 10:49 WIB
PDIP Kota Surabaya: Kaum Ibu Adalah Penggerak Kemajuan
Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mempertegas sikapnya memperkuat peran dan perlindungan untuk kaum ibu di berbagai bidang kehidupan. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A A A
SURABAYA - DPC PDIP Kota Surabaya, menegaskan sikapnya, bakal terus mendorong kebijakan publik dan aksi untuk memperkuat peran kaum ibu dalam berbagai bidang kehidupan.

(Baca juga: Belajar Toleransi Dari Warga Dusun Sebaluh di Lereng Gunung Kawi )

"Peringatan Hari Ibu 22 Desember menjadi momentum bagi semua kalangan untuk memperkuat dukungan kepada kaum ibu agar bisa berkiprah luas di berbagai bidang," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Minggu (22/12/2019).

"Kami mendorong kebijakan yang mampu menciptakan prinsip kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi gender," lanjut dia.

Adi mengatakan, PDIP terbukti menjadi partai politik pelopor di tanah air, yang memperkuat peran kaum ibu di ruang publik. "Dalam berorganisasi, kami diajarkan untuk disiplin menjaga ruang itu. Struktur kepengurusan PDI Perjuangan di semua tingkatan, wajib menjaga 30 persen keterwakilan kaum perempuan," kata Adi.

Pria yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini mengatakan, PDIP sejak awal telah mengakui kepeloporan kaum ibu dalam memajukan Indonesia di semua bidang. Bapak Bangsa dan Presiden pertama, Bung Karno, telah meletakkan paradigma kesetaraan dengan menyatakan: perempuan adalah jalan peradaban bagi kemajuan Indonesia.

"Laki-laki dan perempuan bagaikan dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya," kata Adi mengutip Bung Karno.

Bung Karno pula yang menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu lewat Keputusan Presiden 316 Tahun 1959. Tanggal 22 Desember dipilih bertepatan dengan Kongres Perempuan I pada 1928.

"Dari historisnya, Hari Ibu sebenarnya lahir dari kebijakan politik yang mengakui peran kaum perempuan di ranah publik. Jadi PDI Perempuan mengakui kiprah perempuan di urusan publik, bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kebijakan publik strategis, selain urusan privat," jelasnya.

Jiwa kerakyatan Bung Karno salah satunya juga dibentuk oleh Sarinah, pengasuhnya di masa kecil. Dalam buku biografinya, Sukarno mengakui peran Sarinah yang disebutnya menanamkan rasa cinta, welas asih, kepada rakyat jelata.

Kemudian, imbuh Adi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. PDIP juga menempatkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan yang pertama.

Di Kota Surabaya, PDIP juga menugaskan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah di Kota Pahlawan. Di lembaga legislatif DPRD Kota Surabaya, PDIP menempatkan 33 persen wakil rakyat perempuan dari 15 kursi yang didapatkan.

"PDI Perjuangan terbukti telah mampu menempatkan ibu dalam peran-peran puncak, yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Partai kami telah membuktikan diri untuk menemptkan kaum ibu sebagai penggerak perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan bangsa ini," kata Adi yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

Di Kota Surabaya, kepemimpinan PDIP telah mampu membawa Kota Pahlawan menjadi kota metropolitan yang bisa mengangkat harkat kaum perempuan. Seperti program "Pahlawan Ekonomi" yang digerakkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini hingga bisa membantu kaum perempuan di Kota Surabaya, untuk mandiri dan berdaya saing.

"Program Pahlawan Ekonomi di Kota Surabaya, mampu memberdayakan ekonomi kaum ibu. Banyak yang dulunya tak punya usaha, kini mampu memproduksi berbagai produk unggulan. Yang dulu usahanya merugi, berkat program itu kini untung," ujarnya.

Program Pahlawan Ekonomi juga selaras dengan isu prioritas pemberdayaan perempuan dari Presiden Jokowi, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

"Melalui berbagai inovasi, kepemimpinan PDIP di Surabaya sejak era Wali Kota Bambang DH hingga Wali Kota Risma memberi perhatian yang luar biasa pada upaya memberdayakan kaum perempuan, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pencegahan perkawinan anak," pungkas Adi.
(eyt)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2328 seconds (0.1#10.140)