Belasan Kabupaten dan Kota di Jatim Rawan Terjebak Politik Dinasti

SURABAYA - Masyarakat Jawa Timur (Jatim), ternyata belum bisa lepas dari tradisi politik dinasti. Hal ini didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan PWPM Jatim.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan, dari 19 di kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak tahun 2020, ada 13 kabupaten/kota yang masih terjebak politik dinasti.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD), Satria Unggul W.P, mengungkapkan, 13 daerah tersebut yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Trenggalek.

"Politik dinasti dipahami bukan hanya yang berkaitan dengan keluarga, tetapi juga dipahami sebagai hubungan patron atau kleintenisme yang hal tersebut berhubungan dengan usaha mempertahankan kekuasaan," katanya dalam Diskusi Kelompok Terarah di kantor PWM Jatim.

Penelitian dilaksanakan pada 1-14 Nopember 2019 ini, dilakukan pada 19 kabupaten/kota di Jatim, dengan populasi responden sebanyak 1066 orang. Tingkat toleransi (standart of error / d ) 3 persen, dan tingkat kesalahan penelitian ini adalah 3 persen. Teknik pengambilan sample memakai Multi-stage Random Sampling.

Masing-masing kabupaten/kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sample penelitian secara proporsional, melalui metode on call pada responden.

Selain itu, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim, juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap tokoh kunci di 19 kabupaten/kota.

Satria memaparkan, 32% masyarakat di 19 kabupaten/kota di Jatim, masih percaya pada calon kepala daerah yang memiliki hubungan, karena dinilai pemimpin sebelumnya sudah baik

"57,2% masyarakat 19 kabupaten/kota di Jatim, tidak percaya pada calon kepala daerah yang memiliki hubungan," kata dia.

Sedangkan, alasan tidak percaya pada politik dinasti karena kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik, kecenderungan mengarah pada otoritarianisme, praktik politik dinasti menghambat proses kaderisasi kepemimpinan, kinerja kepala daerah sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak pembangunan dan kesejahteraan.

"Ketidakercayaan juga dipengarungi karena bisa menghambat fungsi check and balances antara Pemerintah dan Legislatif dan kinerja kepala daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon berpotensi penyalahgunaan kewenangan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada 23 September 2020 mendatang, kontestasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di tingkat kabupaten/kota dihelat di Jatim. Terdapat 19 kabupaten/kota menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Pemilihan Wali Kota (Pilbup/Pilwali) secara serempak.

Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim, yang menggelar Pilkada Serentak 2020 masing-masing adalah Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar. Lalu Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban. Kemudian Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri.