Cak Har Blusukan ke Dolly, Siap Dampingi Warga Pulihkan Ekonomi

Senin, 30 Desember 2019 - 20:00 WIB
Cak Har Blusukan ke Dolly, Siap Dampingi Warga Pulihkan Ekonomi
Bacawali Kota Surabaya, Hariyanto.Foto/SINDONews/Lukman Hakim
A A A
SURABAYA - Bakal calon wali kota (Bacawali) Surabaya, Hariyanto siap mendampingi warga di wilayah eks Lokalisasi Dolly agar bisa lebih berdaya secara ekonomi.

Pasca penutupan lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya 5 tahun lalu, warga setempat sempat terseok-seok secara ekonomi akibat kehilangan mata pencaharian.

Cak Har, sapaan akrab Hariyanto mengatakan, untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus pengembangan perekonomian kerakyatan di kawasan ini harus dimulai dari pembentukan kesadaran hukum.

"Adanya pergantian dari kehidupan serba nyaman dan mudah cari uang saat masa kejayaan Dolly, kemudian saat Dolly tutup, masyarakat merasakan sulitnya cari uang dan beratnya memulai usaha UMKM atau usaha rintisan (start up). Menghadapi perubahan revolusioner seperti itu diperlukan semacam 'Hijrah Ekonomi' yang dilatari kesadaran hukum," katanya usai Dialog Rakyat '5 Tahun Sudah Penutupan Dolly dan Jarak' di Balai RW XI Kelurahan Putat Jaya Surabaya, Senin (30/12/2019).

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surabaya juga akan mendampingi pengurusan badan hukum usaha-usaha perekonomian di kawasan eks Dolly dan sekitarnya. Jika perlu, juga pengurusan paten dan hak kekayaan intelektual yang lahir di kawasan ini.

“Perlu ada keberanian untuk berubah dari perekonomian yang ilegal ke arah legal. Dulu, Dolly dikenal pusat bisnis prostitusi, terdapat human traficking, beredarnya narkoba dan miras serta bisnis ilegal yang melanggar hukum lainnya,” jelasnya.

Kini, lanjut dia, pasca Dolly ditutup, masyarakat di wilayah itu dituntut untuk menggerakkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan hukum. Diapun menyemangati warga dengan menyatakan bahwa, perekonomian yang sesuai dengan koridor hukum bisa lebih langgeng dan memberi ketentraman hati.

“Pemberdayaan masyarakat dan perekonomian kerakyatan semacam UMKM terlebih yang sudah berbadan hukum, memudahkan untuk bekerjasama dengan perusahaan besar, ikut tender-tender pemerintah, hingga bisa ekspor-impor," pungkasnya.
(msd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.0038 seconds (0.1#10.140)