Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi Bencana Banjir di Jatim

SURABAYA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, 10 hari ke depan sejumlah wilayah di Jatim, berpotensi dilanda hujan deras dan angin kencang.

Guna mengantisipasi bencana banjir akibat curah hujan tinggi, Pemprov Jatim melakukan sejumlah langkah antisipasi. Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tiga langkah.

Pertama, pengaturan buka tutup pintu air guna mengatur debit air di sungai. Kedua, pemasangan sheet pile untuk penguatan tanggul dan mengatur debit air. Ketiga, mendukung langkah modifikasi cuaca yang dilakukan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Modifikasi cuaca ini untuk mengatur awan yang berpotensi hujan dengan menebarkan garam di awan. Nantinya, hujan akan diturunkan di laut bukan di wilayah daratan. Kesulitannya, tidak semua pilot siap atau berani mengejar awan.

"Saya berharap agar masyarakat bisa lebih waspada dalam beberapa hari ke depan. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga telah membuka posko di kantor BPBD Jatim yang menjadi pusat data dan informasi kebencanaan di Jatim," katanya saat mengecek kesiapan Posko Bencana BPBD Jatim di Kantor BPBD Jatim Jalan Letjend S Parman, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/1/2020).

Pengecekan ini dilakukan terkait kesiapan tim di Posko Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang dikoordinasi BPBD. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan faktor cuaca seperti banjir, longsor, dan puting beliung.

"Kami mengecek dan memastikan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat bencana terjadi. Saat ini yang diwaspadai adalah tanah longsor, banjir, angin kencang, puting beliung dan rob," kata Heru yang juga kepala BPBD Jatim.

Di Posko Bencana BPBD Jatim, Heru mendapat paparan terkait potensi bencana di wilayah Jatim. Selain itu, dijelaskan pula oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Jatim, Suban Wahyudiono pada Heru terkait kesiapan tim yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jika terjadi bencana, warga terdampak akan langsung diberikan segala kebutuhan yang telah disiapkan di posko. Seperti sembako, pakaian, obat-obatan, dan makanan. BPBD juga menyiapkan sejumlah kapal darurat bila nantinya banjir dating," urai Heru.

Sementara itu, BPBD Jatim menyebut terdapat 22 daerah di Jatim berstatus rawan bencana hidrometeorologi. 22 daerah tersebut antara lain berpotensi banjir akibat luapan air sungai Bengawan Solo yakni Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi dan Tuban. Daerah berotensi banjir akibat luapan Sungai Brantas yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Jember.

Di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh meluapnya sungai Welang. Dan di Sampang, dampak luapan Sungai Kemuning. Selain banjir, bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor. Potensi bencana ini mengancam wilayah pegunungan dan berbukit seperti Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu dan Pacitan.

Provinsi Jatim sejak 16 Desember 2019 hingga 150 hari ke depan berstatus Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi. Status tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/650/KPTS/013/2019 per tanggal 16 Desember 2019 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

"Dengan keluarnya surat tersebut, kepala daerah di 22 wilayah rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan dan berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Suban Wahyudiono.