Batas Waktu Penanganan Banjir Kali Lamong Ngambang

Kamis, 09 Januari 2020 - 07:28 WIB
Batas Waktu Penanganan Banjir Kali Lamong Ngambang
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Foto/SINDOnews/Tritus Julan
A A A
MOJOKERTO - Upaya normalisasi serta pemasangan tanggul di Kali Lamong, masih sebatas wacana. Hingga kini belum diketahui, kapan penanganan banjir secara permanen dilakukan pemerintah.

Warga di Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten Gresik, yang tinggal di sepanjang Kali Lamong pun harus terus berlapang dada. Lantaran, bencana banjir tahunan itu masih akan melanda saat musim penghujan tiba.

Hingga masih belum ada titik temu antara pemerintah daerah (Pemda) terdampak banjir, dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya sudah mengkomunikasikan dengan Bupati Gresik dan Menteri PUPR bahwa kita butuh tanggul di Kali Lamong. Ini solusi strategis jangka panjang. Karena waktu itu ada perbedaan dengan apa yang diharapkan Pemkab Gresik, inginnya pengerukan," kata Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, saat berada di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

Pengerukan, bukan merupakan solusi permanen untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong. Khofifah menyebut, harus ada pemasangan tanggul di sepanjang Kali Lamong. Lantaran, sedimentasi akan kembali meningkat dalam kurun waktu lima tahun meski sudah dilakukan pengerukan. Padahal proses pengerukan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, lantaran aliran Kali Lamong begitu panjang.

"Beberapa hari kemarin, pak Wakil Gubernur (Emil Dardak) sudah berkoordinasi lagi dengan Bupati Gresik, supaya pak bupati (Gresik) bisa seiring dengan kebijakan Kementrian PUPR bahwa system ability yang lebih solutif yang harus diambil adalah dalam bentuk (pemasangan) tanggul, bukan pengerukan. Kalau Tanggul berarti harus ada pembebasan lahan di area sekitaran tanggul. Dananya nanti dari Kementrian PUPR," imbuhnya.

Khofifah berharap, daerah yang terdampak pembangunan tanggul, bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilik lahan terdampak. Selain itu, Pemkab Gresik dan Mojokerto diminta untuk gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya pembangunan tanggul Kali Lamong ini. Hanya saja, hingga saat ini upaya tersebut masih sebatas rencana. Pemprov Jatim dalam hal ini masih akan mengkomunikasikan rencana tersebut dengan berbagai pihak.

"(Butuh berapa lama) ya karena hulunya belum selesai. Kalau hulunya selesai, Insyaallah ini juga selesai. Karena (banjir) ini luapan Kali Lamong. Saya bilang bahwa di Perpres sudah masuk, apakah programnya ataukah anggarannya. Sekarang Menteri PUPR meminta ke Pemkab Gresik membantu mengkomunikasikan kepada warga kalau ini akan dibangun tanggul, kita butuh luasan lahan sekian," tandas Khofifah.

Untuk diketahui, sejak puluhan tahun, bajir akibat luapan Kali Lamong menerjang Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, banjir bisa lebih dari 20 kali merendam puluhan rumah di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik itu. Di awal tahun 2020 ini saja, banjir sudah dua kali menerjang Desa Banyulegi. Terbaru, pada Selasa (7/1/) kemarin. Sedikitnya, ada 32 rumah warga yang tergenang banjir.

Salah seorang warga Dusun Balong, Desa Banyulegi, Pardi, 70, mengungkapkan, banjir mulai menggenangi rumahnya sekira pukul 03.00 WIB. Setelah Kali Lamong meluber. Lantaran tak mampu menampung debit air yang meningkat. Selain itu, luapan Kali Lamong juga merendam ratusan rumah warga di wilayah Kabupaten Gresik. Warga korban banjir ini meminta ada solusi permanen dari pemerintah.
(eyt)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.3305 seconds (0.1#10.140)