Khofifah Harap Big Data Mampu Percepat Layanan Masyarakat

Sabtu, 11 Januari 2020 - 12:04 WIB
Khofifah Harap Big Data Mampu Percepat Layanan Masyarakat
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.Foto/dok
A A A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berharap Big Data mampu membangun konektivitas data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim. Termasuk konektivitas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) serta Instansi lainnya.

"Jadi tidak sekedar menghasilkan data, tetapi konektivitas data dan sistem diantara seluruh OPD ini bisa terbangun dengan baik dan dapat diakses secara langsung serta akurasinya terjaga. Hal ini mempermudah, mempercepat dan meningkatkan efektifitas layanan kepada masyarakat," kata Khofifah saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim di Kantor Gubernur, Jum'at (10/1/2020) sore.

Orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan bahwa, upaya peningkatan layanan informasi melalui Big Data sejatinya telah dilakukan dan sedang mendukung percepatan pengambilan keputusan yang tepat dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

“Jadi kalau kita ingin tahu tentang layanan pendidikan, tentang layanan kesehatan, tentang tenaga kerja maka otomatis terkoneksi di Big Data yang pusatnya ada di Kominfo,” jelasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan bahwa dalam usaha penyempurnaan Big Data ini pemprov Jatim menggandeng beberapa tenaga ahli yang berkompeten yang concern terhadap Big Data. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jatim.

“Di Jatim banyak perguruan tinggi yang sangat concern terhadap pengembangan IT dan juga memiliki banyak tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan data, maka sangat baik kita menggunakan tenaga-tenaga expert dari ITS, UNAIR, atau UB dan perguruan tinggi lainnya yang memiliki concern dibidang ini” imbuhnya.

Khofifah berpesan, meski ada beberapa pihak atau tenaga ahli yang akan membantu, namun operator dari Big Data tetap berasal dari Pemprov Jatim. “Operator harus dikendalikan dari Diskominfo Jatim agar yang meng-input data dapat dipertanggungjawabkan dan mudah memonitor melalui satu pintu Diskominfo Jatim,” pesannya.
(msd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 6.1764 seconds (0.1#10.140)