alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Hakim Agung MA Hary Djatmiko, Jadi Guru Besar FH Unej

Nuriwan Trihendrawan
Hakim Agung MA Hary Djatmiko, Jadi Guru Besar FH Unej
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hary Djatmiko dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej). Foto/Dok.Humas Unej

JEMBER - Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hary Djatmiko dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) bidang hukum perpajakan.

Gelar profesor bidang hukum perpajangan yang disandang Hary Djatmiko, merupakan satu-satunya di Indonesia. Oleh karena itu dalam sambutan pengukuhannya, Rektor Unej, Moh. Hasan, menyampaikan kebanggaannya atas pengukuhan Hary Djatmiko sebagai guru besar di Kampus Tegalboto.

"Diharapkan, pengukuhan ini akan menjadikan FH Unej sebagai pusat keunggulan di bidang hukum perpajakan di Indonesia. Saya percaya kepakaran yang dimiliki oleh profesor Hary Djatmiko di bidang hukum perpajakan, akan mendorong semakin banyak kajian dan penelitian di bidang hukum perpajakan, terutama bagi dosen, dan mahasiswa jenjang magister dan doktoral di FH Unej dan juga fakultas terkait lainnya," ujarnya.



"Hal ini, juga diharapkan akan memacu lahirnya para ahli hukum pajak yang kompeten. Pasalnya beliau bukan hanya akademisi saja, tapi sekaligus sebagai praktisi yang benar-benar menguasai hukum perpajakan selaku hakim agung di Mahkamah Agung," imbuh Moh. Hasan.

Tidak hanya dihadiri civitas akademika Unej saja, pengukuhan Hary Djatmiko sebagai guru besar juga dihadiri para koleganya dari MA, termasuk Ketua MA, M. Hatta Ali. Ditemui seusai acara pengukuhan, Hatta Ali memberikan apresiasi atas keberhasilan Hary Djatmiko sebagai guru besar di FH Unej.

"Mahkamah Agung bangga, dalam tiga bulan ini ada tiga orang hakim agung yang meraih gelar profesor termasuk Pak Hary. Pencapaian ini luar biasa mengingat di sela-sela kesibukan memeriksa dan mengadili perkara, kawan-kawan mampu membagi waktu dengan berkiprah di kegiatan akademis sehingga berhasil menjadi guru besar. Untuk diketahui, di tahun 2019 ada kurang lebih sepuluh ribu perkara pajak yang masuk ke Mahmakah Agung," ungkap Hatta.

Dalam orasi ilmiah berjudul "Peranan Asas Iktikad Baik Dalam Pembangunan Hukum Perpajakan Melalui Putusan Mahkamah Agung", Hary Djatmiko menjelaskan posisi pajak yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pajak merupakan kewajiban konstitusional  yang memiliki implikasi hukum maupun ekonomi.

Namun dalam perjalannnya, bisa saja terjadi sengketa pajak yang terjadi. Oleh karena pentingnya pajak tersebut maka lembaga peradilan pajak diberi kewenangan dalam menegakkan hukum pajak.

Di sini hakim perlu mempertimbangkan iktikad baik pihak yang bersengketa. Iktikad baik obyektif berupa kejujuran dalam melakukan perbuatan hukum, dan iktikad baik subyektif yang didasarkan pada norma-norma kepatutan dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

"Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan istimewa sebagai pengadilan pertama dan sekaligus terakhir dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pajak. Oleh karena itu dalam memutus sebuah perkara sengketa pajak, maka hakim Pengadilan Pajak perlu mempertimbangkan asas iktikad baik selain kebijakan hukum sebagai instrumen hukum tanpa meninggalkan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Artinya dalam penyelesaian sengketa pajak memungkinkan penerapan asas ultimum remedium yang bisa berupa sanksi administratif dibandingkan penerapan asas primum remedium yang berupa sanksi pidana," jelas hakim agung kamar tata usaha negara ini.

Dengan pengukuhan kali ini, maka jumlah profesor yang masih aktif mengajar di Kampus Tegalboto sejumlah 51 profesor, dengan catatan tiga orang profesor tengah mendapatkan penugasan di luar Unej. Selain itu masih ada tujuh dosen yang saat ini pengurusan guru besarnya masih berproses di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



(eyt)

loading...