Kepala Daerah Blitar Didesak Menolak Rencana Kenaikan Elpiji

Senin, 20 Januari 2020 - 17:15 WIB
Kepala Daerah Blitar Didesak Menolak Rencana Kenaikan Elpiji
Tampak tabung gas elpiji di sebuah pangkalan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Foto dokumen /SINDOnews /solichan arif
A A A
BLITAR - Kepala daerah dan legislatif di daerah diminta untuk tidak mendiamkan rencana pemerintah pusat menaikkan harga elpiji 3 kilogram atau gas melon.

Di Blitar Raya misalnya, Bupati, Walikota serta DPRD, menurut Moh Trijanto, harus memperlihatkan keberpihakannya kepada masyarakat.

Aktivis anti korupsi jaringan ICW Jawa Timur itu berharap bupati, walikota dan dewan tidak hanya sibuk mengurusi pilkada serentak tahun 2020.

Ia meminta mereka untuk lebih tanggap terhadap persoalan yang bakal menganggu stabilitas kehidupan masyarakat ke depan.

"Sebab yang terdampak dari kenaikan elpiji ini adalah masyarakatnya. Harus bersikap dong, jangan hanya sibuk mengurusi pilkada "ujar Moh Trijanto kepada Sindonews.com Senin (20/1/2020).

Langkah apa yang akan diambil jika pemerintah pusat benar benar mencabut subsidi elpiji, kata Trijanto harus benar benar disiapkan kepala daerah.

Kenaikan harga elpiji 3 kilogram berpotensi besar menimbulkan gejolak sosial. Apalagi daya beli masyarakat juga menurun. Bisa juga karena tidak berdaya secara ekonomi, masyarakat kembali beralih ke energi kayu.

Akibatnya pohon dan hutan ditebangi untuk digunakan kayu bakar. Termasuk juga menyasar tumbuhan yang baru ditanam untuk perhutanan sosial.

"Kalau hal itu sampai terjadi jangan salahkan masyarakat. Karena jika betul terjadi akan berdampak juga ke program perhutanan sosial, "jelas Trijanto yang juga pengurus aktif program perhutanan sosial.

Begitu juga dengan legislatif di daerah. Trijanto berharap mereka juga tidak hanya berpangku tangan. Mereka juga harus berani bersikap.

Sebab sebagai konsekuensi pencabutan subsidi oleh pusat, HET (Harga Eceran Tetap) gas melon yang semula Rp 16 ribu akan melesat tinggi. "Jelas yang dirugikan masyarakat kecil. Terutama mereka yang memiliki usaha rintisan kecil di Blitar Raya, "terang Trijanto.

Dari data yang dihimpun, jumlah elpiji subsidi 3 kilogram di wilayah Blitar Raya mencapai 54.700 buah per hari. Pertamina MOR V Jatimbalinus menyebut kenaikan jumlah ini berlangsung sejak tahun 2018 yang sebelumnya 34 ribu elpiji per hari.

Sebagai pemangku kekuasaan (kepala daerah dan legislatif) yang secara politik dipilih masyarakat Blitar, Trijanto menaruh harapan mereka berani memilih melindungi masyarakat daripada mendukung kebijakan pusat yang tidak populis.

Bahkan bila perlu membuat sikap resmi penolakan yang dikirimkan ke pemerintah pusat. "Atau ikut turun ke jalan mendampingi warganya melakukan penolakan, "tegas Trijanto.

Walau menaruh harapan besar, Trijanto pesimis para pemangku kebijakan di Blitar Raya, yakni terutama kepala daerah akan berani mengambil sikap memilih melindungi kepentingan masyarakatnya.

Hal itu dikarenakan kepemimpinan yang ada lahir dari tradisi politik transaksional. Setali tiga uang juga dengan anggota legislatif. Menurut Trijanto mereka bukan pemimpin yang benar benar dicintai sekaligus mencintai masyarakatnya.

"Pesimis mereka akan berani bersikap. Maklum lahir dari rahim politik transaksional, "ungkapnya sembari menambahkan siap turun ke jalan jika memang pemerintah benar benar mencabut subsidi elpiji.

Seperti diketahui, pemerintah pusat tengah mewacanakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram. Dampaknya harga tabung gas melon itu akan langsung melonjak.

Sementara itu pihak pemkab maupun pemkot Blitar belum bisa dikonfirmasi.
(msd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.8838 seconds (0.1#10.140)