Ada Dugaan Iuran RW Beraroma Rasisme di Kelurahan Bangkingan

SURABAYA - Politisi PDIP Kota Surabaya, John Thamrun menyayangkan adanya penarikan iuran di RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kota Surabaya, yang diduga bernuansa rasisme.

"Itu seharusnya tidak terjadi di kota sebesar Surabaya, yang sudah bertaraf internasional," kata John, Selasa (21/1/2019).

Menurut legislator DPRD Kota Surabaya ini, sikap diskriminatif terhadap 'Pribumi' dan 'Non Pribumi', diatur tegas dalam UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Ancamanya dikatakan John pidana penjara hingga lima tahun. "Saat ini di Indonesia yang ada adalah status WNI dan WNA, jadi sudah tidak ada lagi rasisme," terang politisi yang memiliki latar belakang sebagai pengacara ini.

Menurut pria yang akrab disapa JT ini, setiap warga negara berhak diperlakukan sama di mata hukum. Termasuk pelayanan pemerintahan di tingkat RW dan RT sekalipun.

Lebih lanjut, JT mendesak agar aparat penegak hukum bersikap tegas dalam menangani persoalan tersebut. "Terlepas ada pernyataan bahwa pengakuan ada salah tafsir, perlu penyelidikan. Agar tidak terjadi seperti ini lagi," pungkas dia.

Diketahui, beredarnya surat edaran hasil keputusan bersama RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, viral di grup WhatsApp (WA). Pasalnya, dalam surat tersebut diterangkan bahwa setiap warga nonpribumi diwajibkan membayar iuran dua kali lipat jika ingin mendirikan bangunan di kelurahan setempat.

Salah seorang warga setempat Tulus Warsito (40) mengatakan, surat edaran hasil keputusan warga RW 3 Kelurahan Bangkingan itu memang benar. Ia menjelaskan kata 'nonpribumi' yang ada di surat edaran bukan berkonotasi rasis. Namun berarti warga pendatang.

"Benar, tapi penjelasannya pribumi adalah warga asli kampung yang lahir dan besar di sana. Nonpribumi warga pendatang maksudnya. Bukan masalah ras lho," kata Tulus.