Gubernur Khofifah Minta Dunia Usaha dan Industri Perkuat Ekonomi Jatim

SIDOARJO - Peran dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di Jatim diharapkan dapat menjaga pertumbuhan bisnisnya dengan terus melakukan pengembangan usahanya dengan berbagai inovasi seiring dengan perang dagang dunia saat ini.

Hubungan industrial tetap terjaga dan diminta terus memperkuat perekonomian Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Machfud MD ke PT Maspion I, Gedangan, Kab. Sidoarjo, Sabtu(1/02/2020)

Salah satu upaya dalam memperkuat perekonomian Jatim adalah melalui menjaga kebersamaan antara perusahaan dan karyawan. Apabila karyawan nyaman dalam bekerja, maka tingkat produktifitasnya akan naik. Sehingga memberikan hasil maksimal bagi perusahaan.

Perusahaan, harus mengetahui bagaimana karyawan bisa lebih produktif, yaitu dengan menciptakan hubungan industrial yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan. Dengan semakin dipenuhinya kesejahteraan karyawan, maka tingkat kenyamanan dalam bekerja juga akan meningkat.

"Produktifitas perusahaan yang semakin melejit naik, akan berdampak positif bagi perekonomian Jatim. Oleh sebab itu, segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Jatim harus dilakukan. Akan tetapi juga harus memperhatikan keadaan dan kesejahteraan karyawan. Itulah yang sering saya sebut ekonomi tumbuh inklusif, " ujarnya.

"Kinerja karyawan yang produktif salah satu faktornya dipengaruhi oleh kesejahteraan yang didapatnya. Sehingga, pertumbuhan perusahaan harus berseiring dengan kesejahteraan karyawannya," ungkapnya.

Hal ini terbukti, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata rata nasional. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,52 persen, sedangkan nasional 5,04 persen. "Pertumbuhan semacam ini, menunjukkan bahwa iklim usaha di Jatim pada posisi kondusif, dan tentunya kebersamaan semua lini terjalin dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana dibuatnya perumahan bagi karyawan, pihaknya menyambut positif ide tersebut. Pemprov Jatim sangat mendukung apa yang akan dilakukan PT. Maspion.

"Ide semacam ini mohon dimantapkan terlebih dahulu, pada prinsipnya Pemprov Jatim mendukungnya. Saya harapkan ada progres positif ide ini sehingga saat Bulan puasa nanti sudah ada hasil seperti apa konsepnya dan yakin perusahaan-perusahaan besar lainnya dapat mengikuti ide ini sehingga karyawan yang sudah ikut membesarkan perusahaan dapat terfasilitasi dengan baik," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Machfud MD memberikan pandangan terkait karyawan dan perusahaan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan. Karyawan harus merasa bangga, karena negara hadir di dalamnya. Negara melindungi karyawan melalui aturan hukum.

"Sebagai contoh, negara ikut menentukan upah minimum, hak cuti, jaminan kesehatan. Hal semacam ini yang membuat Indonesia semakin nikmat," jelasnya.

Machfud MD juga membahas terkait pemerintah membuat rancangan Undang Undang Omnibus Law. Didalamnya diantaranya berisi tentangan bagaimana mengatur hubungan yang baik antara pengusaha dengan pekerja, permudahan ijin investasi, membuat dan mengembangkan investasi dengan prosedur yang mudah.

"Omnibus Law juga berisi bagaimana hak masyarakat untuk mendapatkan dan mudah masuk dunia kerja," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga memaparkan tentang jenis dan pencegahan radikalisme dalam masyarakat. Dijelaskan, ada tiga jenis radikalisme.

Pertama adalah takfiri, yaitu menganggap orang yang memiliki faham yang berbeda adalah kafir dan menjadi musuh. Kedua Jihadis, yaitu menganggap orang lain yang berbeda pandangan harus dibunuh, sebagai contoh adalah terorisme. Paham ketiga adalah ideologis, yaitu mengajak setiap orang untuk berdebat, sebagai contoh pemahaman tentang kilafah seperti apa.

"Radikalisme bisa ditangkal yaitu dengan kontra radikalisasi sebagai contoh disekolah diajarkan ngaji dengan wawasan kebangsaan dan Pancasila. Kemudian untuk jihadis, harus ditangani oleh densus 88 dan polisi. Kemudian untuk ideologis harus dilawan dengan berdebat juga tapi dengan narasi, " imbuhnya