Kepala BNPB: Bencana Alam Tidak Boleh Jadi Bencana Sosial

BANDUNG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, bencana alam tidak boleh menjadi bencana sosial. Hal itu dikatakan Doni saat memantau rehabilitasi daerah aliran Sungai Citarum.

Kepala BNPB Doni Monardo dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memantau beberapa titik di kawasan Jawa Barat dengan menggunakan helikopter pada Sabtu (22/2/2020).

Di samping pemantauan udara, mereka juga berkunjung ke Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk melihat kondisi rehabilitasi lahan.

Kawasan sekitar daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat, khususnya Sungai Citarum, menjadi salah satu perhatian BNPB mengingat bencana banjir sering melanda beberapa kecamatan. Kecamatan yang sering dilanda bencana hidrometeorologi ini seperti Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang dan Majalaya.

Salah satu pemicu terjadinya banjir yaitu konversi lahan di hulu Sungai Citarum. Rehabilitasi atau upaya penanganan sudah dilakukan sejak dua tahun lalu oleh Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum di bawah pimpinan Doni Monardo, dengan melakukan penanaman pohon.

Doni yang juga didampingi pejabat BNPB, di antaranya Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat Dody Ruswandi, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Agus Wibowo dan tenaga ahli Komarudin melakukan peninjauan kebun Pos Sektor 1 Satgas Citarum Harum di Desa Tarumajaya. Mereka ingin melihat perkembangan penanaman maupun pembibitan pohon untuk merehabilitasi lahan.

Saat berkunjung ke lokasi itu, Doni mendapatkan informasi mengenai beberapa tantangan yang dihadapi di lapangan. Warga yang tinggal sekitar hulu sungai hanya menanam tanaman semusim tanpa pohon keras, seperti kopi. Oleh karena itu, karakteristik tanah menjadi labil, mudah longsor dan tidak menyerap air sehingga sebagian air hujan mengalir ke hilir dan banjir tidak dapat dihindari.

Saat berkunjung ke Pos Sektor 1 Satgas Citarum Harum, mereka juga mendapatkan penjelasan mengenai kemajuan penanaman pohon dan permasalahan lain yang dihadapi. Selanjutnya mereka meninjau kebun untuk melihat perkembangan pembibitan dan percontohan penanaman pohon. Kunjungan berakhir di situ Cisanti atau titik 0 km Sungai Citarum.
Kepala BNPB Pantau Rehabilitasi Lahan Sekitar DAS Citarum

Solusi tanaman kopi adalah tanaman keras yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pesannya gunakan bibit nomor satu agar masyarakat mendapatkan hasil yang baik. “Masyarakat yang menanam dan masyarakat yang panen, karena kebutuhan kopi dalam negeri masih sangat tinggi dan masih ada beberapa yang impor,” kata dia.

Doni juga menekankan harus ada kesepakatan antara Perhutani dan PTPN dengan masyarakat. Kesepakatan yang dimaksud yaitu penanaman, panen dan kompensasi bagi hasil harus disepakati bersama. “Sehingga alam terjaga, ekonomi masyarakat juga meningkat,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini melihat contoh penanggulangan bencana yang berhasil dan akan menjadi contoh dalam penanaman hutan yang gundul dan menyebabkan banjir. “Selain pelestarian alam yang harus kita jaga, yang harus kita tingkatkan adalah ekonomi masyarakat agar tetap mempunyai penghasilan,” ucap Ace.

Penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah pusat dan daerah tetapi juga urusan bersama. TNI, Polri, BUMN, masyarakat juga dapat terlibat. Kesediaan PTPN dengan adanya lahan kritis seluas 1.200 hektare dan Perhutani 3.500 hektare dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk penanaman kembali dengan sistem yang saling menguntungkan.

Masyarakat yang terlibat juga harus dicatat di atas hitam dan putih. Selain itu, Jasa Tirta juga menyanggupi akan menyediakan bibit tanaman sebanyak 1 juta pohon untuk penanaman lahan kritis di Bandung, Jawa Barat. Penanggulangan Bencana Urusan Bersama.

Di samping itu, rombongan juga mengunjungi tempat pembibitan yang dikelola oleh Artha Graha Peduli. Di tempat itu, pohon Manglid yang telah ditanam oleh Presiden Jokowi dua tahun lalu tumbuh dengan tinggi lebih dari 4 meter.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo menjelaskan, Artha Graha Peduli yang memiliki 100 sukarelawan menjadi salah satu saksi pelaku yang turut merehabilitasi kawasan sekitar Sungai Citarum sejak awal.

”Para sukarelawan tesebut melakukan sosialisasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Mereka menyampaikan kepada warga bahwa rehabilitasi kawasan yang rusak membutuhkan waktu minimal 30 tahun karena ini membutuhkan penanaman dan pemeliharaan,” kata dia.

Kepala Desa Tarumajaya Ahmad Iksan mengatakan, penyiapan pekerjaan harus disiapkan untuk para buruh tani yang jumlahnya sekitar 2.200 Kepala Keluarga (KK). Mereka yang umumnya bekerja di sektor penanaman sayur mendapatkan upah buruh tani setiap hari.

Jika diganti dengan tanaman kopi, yang panen dua kali setahun, para buruh tersebut akan kesulitan secara ekonomi. “Mohon bantuannya tidak hanya memikirkan bantuan bencana alam saja tetapi juga untuk mengatasi bencana sosial,” ujar Ahmad.

Senada, warga setempat yang bekerja sebagai petani menyampaikan perlunya solusi untuk menunjang mata pencaharian apabila mereka mengombinasi tanaman di kawasan desa seluas 2.743 hektare itu. “Minimal buruh tani tidak kehilangan penghasilan,” kata Henggin Fadillah, petani Desa Tarumajaya, dengan nada berharap.

Henggin berpendapat salah satu solusi yang dapat ditawarkan kepada warga melalui pemanfaatan potensi alam untuk kawasan wisata alam. Kepala Desa Tarumajaya menggagas ide Wisata Agro Cisanti, air panas Pejaten dan perkebunan teh sebagai destinasi wisata. Pemberdayaan warga melalui wisata alam dapat menutup kesenjangan saat mereka menunggu panen.

Henggin mengatakan, ada potensi lapangan kerja di industri wisata pedesaan. Hal ini dapat menjadi tawaran apabila warga diharuskan menanam tanaman keras seperti kopi atau lemon, yang membutuhkan jarak empat meter setiap pohonnya. “Sehingga masih dapat juga menanam tanaman semusim,” ujar dia.