Awas! Ribuan Pekerja BUMN Hari Ini Turun ke Jalan

SURABAYA - Ribuan pekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan anak perusahaan BUMN berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, pada Kamis (27/2/2020). Aksi ini didukung serikat pekerja dari PT Pos Indonesia, LKBN Antara, PT KAI, dan aliansi pekerja Jalan Tol.

Agenda aksi yang mengatasnamakan "Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, segera melakukan bersih-bersih di semua BUMN dan tidak tebang pilih termasuk di seluruh anak maupun cucu perusahaan BUMN.

Demikian rilis yang diterima SINDOnews dari Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta yang didaulat menjadi Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, Rabu (26/2/2020).

Mirah Sumirat menginformasikan adanya beberapa kasus yang terjadi di BUMN, yang sangat perlu mendapat perhatian Menteri BUMN. "Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" mendesak Menteri BUMN untuk membersihkan dan membenahi BUMN dan anak, cucu, cicit perusahaan BUMN.

Caranya dengan mengganti Direksi dan Komisaris, yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, kriminalisasi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) Pengurus Serikat Pekerja, PHK massal, dan praktik outsourcing -Pekerja Kontrak- yang melanggar undang-undang.

Senada dengan Mirah Sumirat, Abdul Gofur, Ketua Serikat Pekerja LKBN Antara yang juga salah satu presidium Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, mengatakan bahwa Menteri BUMN harus serius dan mau melibatkan serikat pekerja dalam proses transformasi di BUMN.

Gofur melaporkan adanya mutasi dan PHK sepihak kepada pengurus Serikat Pekerja Antara dan juga PHK massal dengan intimidasi yang dilakukan oleh Direksi LKBN Antara, yang melanggar UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di LKBN Antara.

Komunikasi dengan Serikat Pekerja Antara juga diputus, PKB banyak dilanggar, hingga tidak mau menandatangani revisi PKB yang telah disepakati. Tidak ada kenaikan gaji per tahun, bahkan Anjuran dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa Direksi LKBN Antara melanggar hukum juga diabaikan. Peningkatan kesejahteraan hanya dinikmati oleh Direksi, Dewan Pengawas serta segelintir karyawan.

Serikat Pekerja Antara juga telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan petinggi Antara, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Serikat Pekerja Antara menilai tidak ada lagi itikad baik dari Direksi di bawah kepemimpinan Meidayatama Suryodiningrat. "Kami berharap Menteri BUMN mampu menindaktegas pimpinan Antara ini, karena ada desakan dari kebanyakan karyawan untuk meminta Menteri BUMN mengganti Direksi Antara segera untuk menyelamatkan Perum LKBN Antara dan karyawannya," tegas Gofur.

Edi Suryanto, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) juga mendesak Menteri BUMN menghentikan kebijakan di korporasi yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja dan tidak bersahabat dengan SPKA.

Dia meminta Direksi PT KAI untuk selalu mematuhi semua ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PKB termasuk hasil kesepakatan lainnya yang telah diperjanjikan antara manajemen dengan SPKA dalam bipartit dan tripartit.

Sementara di PT Pos Indonesia, diduga terjadi mismanajemen yang berakibat gagalnya Direksi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki PT Pos Indonesia.

Akhmad Komarudin, Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, menyayangkan pernyataan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, yang menyatakan bahwa pekerja tetap yang ada adalah beban dan penugasan di daerah terluar dan terpencil di Indonesia adalah beban.

"Jika tidak mampu mengelola potensi yang ada, jangan menyalahkan potensinya, lebih baik mundur saja dari Direksi PT Pos Indonesia," tegas Akhmad Komarudin.

Koordinator Lapangan Aksi dari Jawa Timur, Ari Prabowo mengatakan, perwakilan dari seluruh Jawa Timur ada 12 orang yang pergi ke Jakarta untuk berunjuk rasa di Kementerian BUMN.

"Kalau dari seluruh Indonesia, jumlahnya sekitar 3.000 anggota SPPI KB bergerak malam ini (27/2), menuju ke kantor Bapak Erick Thohir," kata mantan SPPI KB Cabang Malang ini.

Ari Prabowo bersama 12 orang dari perwakilan Lumajang, Kediri, Tuban, dan Tuban, bergerak naik kereta api Gajayana. Begitu kereta api sampai di Cirebon, bergabung sekitar 25 orang.

"Perwakilan Jawa Tengah sebanyak 2 bus dan Hi Ace. Tujuan dasar kami mengoreksi Direksi yang mengatakan bahwa karyawan PT Pos adalah beban perusahaan. Itu alasan kami menggelar aksi unjuk rasa," tandasnya.