Manfaatkan Jejaring, PKB Bentuk Posko Lawan Corona

SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Jatim membentuk posko melawan Covid -19 di tiap kabupaten/kota. Mereka akan memanfaatkan jejaring pemenangan Pemilu 2019 untuk mengedukasi warga lewat media sosial.

Ketua FPKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi menuturkan, posko nanti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19 yang meliputi cara pencegahan, disiplin mengikuti protokol pemerintah, hidup sehat, dan mengelorakan #DiRumahAja sebagai gerakan bersama melawan virus.

"Biar masyarakat tidak panik dan stres dalam menghadapi pandemi Corona, karena justru akan menurunkan imun tubuh mereka," kata Fauzan, Senin (30/3/2020).

Ia melanjutkan, para kader di tiap posko akan melakukan langkah-langkah kongkret dalam memberikan support kepada tenaga medis di daerah. Covid-19 merupakan musuh bersama, dan tenaga medis sebagai garda terdepan harus disupport secara moril dan materiil.

"Salah satunya dengan cara mengawal kebijakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran, sesuai Inpres No. 4/2020, yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga medis," ucapnya.

Fauzan juga menambahkan, edukasi dengan cara menggunakan waktu senggang #DiRumahAja dengan memanfaatkan jejaring pemenangan Pemilu 2019 kemarin dengan sistem sel yakni top down.

"Fokus kami edukasi masyarakat dan kurangi kegiatan penyemprotan disinfektan karena khawatir justru berdampak negatif bagi kesehatan tubuh, seperti saran WHO," sambungnya.

Saat ini, katanya, anggota legislatif PKB Jawa Timur jumlahnya 375 orang. Sementara untuk kepala dan wakil kepala daerah 20 orang. Mereka akan didukung semua kader di akar rumput.

"Cukup memanfaatkan group WhatsUp yang ada, atau berbagi tugas untuk melakukan kontak telpon secara berkesinambungan," tambahnya.

Untuk mengantisipasi dampak, para kader PKB yang duduk di eksekutif juga mencarikan jalan keluar stimulus ekonomi untuk warga yang terdampak kebijakan #DiRumahAja.

"Pemerintah daerah jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah pusat harus tegas melakukan koordinasi penanganan pandemi Covid-19 terhadap pemerintah daerah," katanya.