alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Atasi Defisit, Pemerintah Diminta Naikkan Iuran BPJS Rp36.000

Lukman Hakim
Atasi Defisit, Pemerintah Diminta Naikkan Iuran BPJS Rp36.000

SURABAYA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta pemerintah untuk menaikkan tarif iuran kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Sepanjang tahun lalu, BPJS Kesehatan defisit Rp9,75 triliun.

Jumlah pendapatan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp74,25 triliun. Sementara jumlah klaimnya mencapai Rp84 triliun.

Anggota DJSN, Ahmad Ansyori mengatakan, dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004, DJSN bertugas mengusulkan kepada Presiden besaran iuran untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usulan itu sudah dilakukan DJSN sejak tahun 2014 dan 2015. Namun usulan kenaikan iuran itu tidak digubris pemerintah.

“Tidak akan terjadi defisit kalau pemerintah menetapkan tarif tinggi pada peserta BPJS. Sementara sekarang terjadi defisit, pemerintah tidak mau menutup. Kita sudah ingatkan pemerintah boleh memilih menetapkan lebih rendah dengan pertimbangan sendiri. Risikonya, jika terjadi kekurangan pendanaan, maka pemerintah harus menutupnya,” ujarnya, Sabtu (10/11/2018).

DJSN sudah mengusulkan kepada pemerintah tentang pembiayaan jaminan kesehatan sebesar Rp36.000. Ketika pemerintah kemudian memilih menetapkan tarif yang lebih rendah dari usulan DJSN, berarti sejak awal sudah dapat diduga akan terjadi kekurangan.

Pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp19.500 untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tarif Rp25.500, untuk peserta umum (kelas 3). Peserta PBI merupakan anggota BPJS Kesehatan yang menerima subsidi, namun iuran yang dibayarkan termasuk di batas bawah. “Iuran Rp36.000 sudah ideal,” katanya.

Diketahui, pemerintah berencana menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta pemanfaatan dana pajak rokok. Rencana ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR guna membahas di Gedung DPR RI, Senin (17/9/2018).

“Seharusnya ada kesesuaian antara manfaat dan pendanaan. Di UU sudah ditetapkan manfaat seluruhnya, kecuali kosmetik dan kecelakaan kerja karena ada problem PKK.  Kalau tidak mau Rp36.000 ada dua cara. Kurangi manfaatnya atau manfaat tetap, tutupi selisihnya," pungkasnya.



(msd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif