OPM Bantai 31 Pekerja, DPR Segera Panggil Kapolri

JAKARTA - DPR bereaksi setelah 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, dibantai Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan DPR akan Kapolri untuk diminta keterangan soal pembantaian 31 pekerja pada Minggu 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau OPM. (Baca juga: Biadab! OPM Bantai 31 Pekerja Pembangunan Jembatan di Nduga Papua)

Sejumlah hal bakal ditanyakan komisi hukum DPR itu. "Jadwal tidak memenuhi itu. Awal tahun akan kita panggil," ujar Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, persoalan di Papua itu harus dilihat secara jernih. "Pertama, kita mengukur wajah pemerintah kita. Apa wajah pemerintah kita? Apakah tuntutan warga Irian untuk merdeka atau melakukan teror ini dalam rangka memisahkan diri ini karena kita tidak bisa memberikan kesejahteraan yang baik, maka tindakan itu lumrah?" ujar Desmond. (Baca juga: 31 Pekerja Dihabisi Diduga Akibat Memfoto Kegiatan HUT OPM)

Dikatakannya, sejumlah catatan itu berkaitan dengan persoalan pertahanan, keamanan dan respons dari pemerintah. "Apakah ini juga bukan karena kelemahan pemerintahan ini yang membuat tindakan ini jadi berlebihan dan membiarkan ada separatisme misalnya," ujarnya.
(Baca juga: TNI-Polri Terobos Blokade OPM di Nduga untuk Evakuasi Korban)

Kemudian, pertanyaan lainnya adalah tindakan pemerintah terhadap persoalan tersebut. "Semua hal harus kita lihat secara jernih. Menyalahkan pemerintah? Menyalahkan separatis? Harusnya kita lihat contoh-contoh ini," katanya.

Di samping itu, dia mengakui bahwa keamanan nasional perlu ditingkatkan. "Karena kami di Komisi III adalah komisi hukum dan keamanan. Tentunya kami dalam rapat dengan kepolisian akan mempertanyakan ini," pungkasnya. (Baca juga: Pasca Penembakan 31 Pekerja, Pembangunan Jembatan Trans Papua Dihentikan)