Karwo Dorong Kepala OPD Dukung Percepatan RJMD Kepala Daerah Baru

SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim mendukung percepatan penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah baru.

Hal ini penting dilakukan, untuk mempercepat pelaksanaan janji politik kepala daerah terpilih yang telah disampaikan sebelumnya. “Saya mengajak seluruh kepala OPD untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyiapkan kerangka untuk mendukung RPJMD kepala daerah baru,” ajak Soekarwo pada acara Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala OPD di Kantor Bappeda Jatim Jalan Pahlawan Nomor 102-108, Surabaya, Senin (10/12/2018).

Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan, RPJMD diharapkan bisa selesai dibahas pada akhir Maret Tahun 2019. Selain itu, dalam RPJMD harus berisi mengenai empat hal wajib dalam pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, dan masalah sosial.

“Terdapat bidang dasar dalam hal kesejahteraan masyarakat yang meski tidak disampaikan pada janji politik tapi harus tetap diurusi,” ujarnya.

Dia menambahkan, lewat dukungan semua kepala OPD, konsep RPJMD akan jadi produk dan siap dalam tahap pembahasan usai kepala daerah baru dilantik. Saat RPJMD sudah jadi produk dan pansus sudah terbentuk, maka Perda terkait penerapan RPJMD akan cepat dibuat.

“Semua kepala OPD harus sudah menuangkan kerangka programnya sehingga bisa tertuang pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” urainya.

Soekarwo mencontohkan, saat pelantikan presiden yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober lalu, presiden menjalankan program pembangunan bulan November-Desember. Dimana, program tersebut merupakan program presiden sebelumnya.

“Keputusan perundang-undangan yang menetapkan siklus anggaran seperti ini. Oleh sebab itu diperlukan percepatan untuk memastikan berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Terkait strategi pembangunan ekonomi Jatim, Soekarwo mengatakan, itu dilakukan dengan menerapkan konsep Jatimnomics. Konsep ini mengedepankan pendekatan inklusif dengan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani serta memfasilitasi perekonomian, baik segmen besar, menengah, maupun kecil.

“Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan (pasar),” terangnya.