Kemensos: Angka Kemiskinan Ditarget Turun Kisaran 9% hingga 9,5%

BATURADEN - Kementerian Sosial (Kemensos) optimis angka kemiskinan pada 2019 mendatang bakal semakin turun.

Pada akhir 2019 diperkirakan bisa mencapai 9,5% atau bahkan bisa sampai 9%. Syaratnya, program-program sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi.

Apalagi, pada tahun 2019, pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir 100% jika dibandingkan tahun 2018.

“Saya yakin, Insya Allah, angka kemiskinan pada 2019 mendatang akan semakin turun. Pada akhir Desember 2019, angka kemiskinan bisa 9,5% atau bahkan mencapai 9%. Namun, ada syaratnya, yakni menjalankan program sosial, salah satunya adalah PKH dengan komitmen dan disiplin tinggi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (11/12/2018).

Menurut Mensos, pemerintah sangat peduli dengan terus menggelar program memerangi kemiskinan. Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut, program dari Kemensos seperti PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT) memberikan kontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Terbukti, berdasarkan data pada Maret lalu, angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82% yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah. Oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),”jelasnya.

Mensos mengatakan pada 2015 lalu, KPM tercatat baru mencapai 3,5 juta KPM, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM dan naik lagi menjadi 10 juta KPM. Alokasi anggaran juga terus ditingkatkan.

“Misalnya untuk tahun 2018, alokasi anggaran PKH mencapai Rp19,3 triliun, maka pada 2019 mendatang alokasinya meningkat menjadi Rp32,65 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat,”kata dia.

"Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Presiden Joko Widodo yang terus memperluas jangkauan PKH dari 3.5 Juta menjadi 10 Juta KPM dalam 4 tahun terakhir, tegas Agus. Dengan naiknya anggaran tersebut, diharapkan akan terus mampu memerangi angka kemiskinan yang masih ada.

“Kami juga berharap supaya para penerima PKH akan dapat menggunakan bantuan selain memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi dan kebutuhan sekolah anak anaknya, bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. Kalau anak-anak sehat, pintar dan usaha lancar, maka akan lepas dari PKH. Karena sesungguhnya masih banyak keluarga lain yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan PKH,” ujarnya.

Sementara salah seorang keluarga penerima PKH, Suriyah, mengatakan kalau dirinya saat sekarang sudah lepas dari penerima PKH.

“Dulu, saya adalah penjual susu kedelai di daerah Cilongok. Kemudian, saya mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Sebagai penerima, saya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan sekolah dan sebagian untuk modal usaha penjualan bandeng presto. Alhamdulillah saat ini berhasil. Saya mendapatkan keuntungan Rp100 ribu setiap hari, karena per hari omsetnya sekitar Rp1 juta. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Mensos dan saat ini saya sudah lepas sebagai penerima PKH,”ungkapnya.

Semakin profesionalnya SDM PKH, dikatakan Mensos tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019.

Pidato Mensos tersebut sontak mendapatkan sambutan yang meriah dari 558 SDM PKH peserta jambore. Sambutan ini juga menghangatkan suasana ditengah guyuran hujan deras di bumi perkemahan Baturaden.