Grace Natalie Lebih Baik Usul Larangan Perzinahan daripada Tolak Poligami

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie diminta sebaiknya mengusulkan pelarangan perzinahan ketimbang melarang poligami.

Hal ini menyusul keinginan Grace ingin mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan poligami menuai kritikan. Pasalnya, poligami sudah diatur dalam masing-masing agama dan tidak perlu diributkan.

"Menikah itu kan hak konstitusi orang, masing-masing agama yang kita anut sudah mengatur poligami itu, ada yang boleh di Islam maupun ada yang tidak boleh di agama Kristen maupun Katholik. Saya rasa enggak usah sampe kita mengatur ranah pribadi seperti itu," ujar Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, dihubungi wartawan, Minggu (16/12/2018).

Maka itu, menurut dia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mestinya melarang perzinahan, bukan persoalan poligami yang justru dinilai sudah masuk ranah rumah tangga orang. Sehingga, sikap PSI yang menolak poligami dianggap aneh.

Terlebih, poligami dilegalkan dalam agama Islam. "Harusnya Grace itu bicara soal bagaimana memerangi prostitusi," katanya. (Baca juga: Grace Natalie: Kader PSI Dilarang Poligami)

Dia pun menyarankan sebaiknya membicarakan persoalan ekonomi nasional saat ini. "Tolong lebih baik kita fokus bicara ekonomi saja, bicara hal hal perbaikan, enggak usah poligami," tandasnya.

Dia kembali menekankan bahwa Poligami adalah urusan antara manusia dengan Tuhannya. "Masih banyak masalah bangsa ini yang sulit, ngurus poligami, lalu orang poligami enggak boleh? Berzina boleh gitu? bilang sama Grace itu, sibuk aja urusin orang," paparnya.

Dia menyarankan Ketua Umum (Ketum) PSI Grace Natalie tidak usah mengurusi persoalan poligami. "Makanya si Grace enggak usah ngurus urusan orang Islam," pungkasnya.

Sebelumnya, Grace Natalie menyerukan revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, terutama terkait dengan poligami. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Alasannya, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, UU tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan.