Soal Muslim Uighur, Pemerintah Dikritik karena Tak Tegas Terhadap China

JAKARTA -
Sikap Pemerintah Indonesia dikritik karena dinilai tidak tegas dalam menyikapi kasus penindasan muslim Uighur di Republik Rakyat China (RRC).

Koalisi Prabowo-Sandi menduga itu terjadi karena Pemerintah Indonesia tak berkutik terhadap China.

Direktur Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menilai hegemoni Pemerintah China saat ini sangat besar di Indonesia.

Hal itu dinilainya semakin terlihat jelas ketika Pemerintahan Jokowi tidak dapat berbuat banyak atas tragedi kemanusiaan yang alami Muslim Uighur di China.

"Seharusnya, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap peristiwa seperti yang dialami muslim Uighur. Tapi nyatanya tak berkutik," kata Irawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018).

Dia pun membandingkan perlakuan China terhadap muslim Uighur dengan ribuan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang rencananya akan berbondong-bondong menyerbu Indonesia untuk dilibatkan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Adapun TKA asal China itu dikabarkan akan menempati sejumlah jabatan strategis dalam proyek tersebut, mulai dari staf, insinyur atau pekerja yang memiliki keahlian, dan manajer atau project manager serta posisi general manager, project director atau deputy project director. Sedangkan pekerja lokal dari Indonesia paling banyak mengisi posisi unskill labour atau pekerja kasar.