Bawaslu Bakal Lakukan Hal Ini Saat Debat Perdana Pilpres

JAKARTA - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) akan selalu mengawasi jalannya debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan debat.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, dirinya dan komisioner Bawaslu lainnya dipastikan akan hadir dalam debat pertama pilpres yang berlangsung di Hotel Bidakara, Kamis 17 Januari 2019 mendatang.

"Kami tentu akan menghadiri debat itu, karena debat itu kan bagian dari metode Kampanye. Maka sudah jadi kewajiban kami untuk mengawasi jalannya debat itu," ucap Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dia juga mengimbau para pasangan calon (paslon) agar menyampaikan gagasan dan visi misinya dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar dapat menghasilkan debat yang edukatif untuk masyarakat.

"Bawaslu berharap debat nanti betul-betul bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena beradu program, gagasan, maka tentu debat yang edukatif yang harus ditunjukan oleh mereka. Para kandidat juga bisa menyampaikan dengan sebaik baiknya terkait visi misi mereka apa saja," ungkapnya.

Debat pertama pilpres sambungnya, diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Dia kemudian meminta kepada peserta pemilu dan tim kampanye masing-masing kandidat untuk saling menjaga kekondusifan debat pertama.

"Moderator mengikuti saja apa yang sudah dibuat oleh KPU, ketentuannya seperti apa, pertanyaannya kan sudah dibuat panelis. Lalu moderator juga harus bertindak obyektif," ujarnya.

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, persiapan debat pertama pilpres sudah maksimal. "Persiapan debat pertama saya kira sudah maksimal," ungkapnya.

"Sudah sangat siap baik dari sisi substansi pertanyaan maupun orang-orang yang akan bertugas juga termasuk persiapan-persiapan teknis, semua sudah sangat siap. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti," tambahnya.

Pram menyampaikan, pertanyaan yang sudah disiapkan bukan yang sembarangan, melainkan ingin menggali secara dalam perihal apa saja yang ditawarkan masing-masing paslon terkait soal isu hukum, HAM, korupsi dan terorisme dalam lima tahun mendatang jika terpilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden.

Perwakilan timses masing-masing paslon sudah menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan agar daftar pertanyaan debat pertama tidak disebarluaskan. KPU juga memastikan pertanyaan debat yang diberikan kedua perwakilan paslon adalah sama.

"Mereka sudah menandatangani surat pernyataan bahwa daftar pertanyaan ini bukan untuk disebarluaskan, kecuali diberikan kepada pasangan calon. Terserah pasangan calon untuk membukanya, membahasnya dengan lingkungan yang sangat terbatas mungkin dengan konsultannya dan sebagainya," tandasnya.