Sinau Desa, Belajar dan Membangun Keterlibatan Masyarakat

MALANG - Pemberlakuan UU No. 6/2014 tentang desa, sudah berjalan empat tahun. Tetapi, dalam implementasinya masih banyak menghadapi kendala dan penafsiran yang berbeda.

Keberadaan undang-undang ini, oleh sebagian besar orang masih dimaknai sebatas pengalokasian dana desa, yang dikelola oleh pemerintah desa.

"UU Desa, bukan sebatas pengalokasian dana desa. Semangat dari aturan ini adalah membangun kemandirian desa, dengan keterlibatan aktif masyarakatnya," ujar Iman Suwongso, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Diakuinya, selama pemberlakuan UU Desa, masih banyak perbedaan penafsiran. Akibatnya, kerap mengganggu dalam implementasinya. Sehingga, tidak jarang dijumpai pelaku pembangunan desa gamang dalam menjalankan perannya.

Bahkan, lebih dari itu sudah ada beberapa perangkat pemerintahan desa, yang terjerumus dalam permasalahan hukum. Hanya karena persoalan salah perencanaan, dan lemahnya pemahaman tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Menyikapi masih adanya beberapa persoalan-persoalan dalam implementasi desa, lanjut Iman, para pemerhati, pegiat, maupun pelaku desa membuat forum Sinau Desa, yang menjadi media belajar bersama tentang desa.

"Para pegiat, pemerhati, maupun pelaku desa, tentu memiliki masalah maupun praktik-praktik unggul selama berlakunya UU Desa ini. Hikmah yang mereka petik dapat dibagikan kepada forum belajar bersama ini," ujarnya.



Dia menyebutkan, Sinau Desa juga muncul karena terhampar fase keterlibatan masyarakat sebagai penentu utama pembangunan desa belum optimal perannya. Salah satu sebabnya adalah pemberdayaan atau penguatan masyarakat belum banyak disentuh.

"Sinau Desa, dimungkinkan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan menggugah kesadaran mereka, bahwa masyarakat desa sebagai subyek terpenting dalam pembangunan desa," tegasnya.

Dari forum belajar bersama, yang digelar begitu cair di Kedai Kopi Kawee, Desa Pandanlandung tersebut. Sangat potensial, menjadi jembatan cita-cita regulasi, dengan praktik pembangunan desa.

Iman mengatakan, dalam pertemuan pertama Sinau Desa, mengangkat tema tentang perencanaan desa. Tema ini sengaja diangkat, karena sangat penting dalam siklus pembangunan desa.

"Dalam perencanaan desa inilah, arah pembangunan desa disusun bersama, dan melibatkan aktif masyarakat," ungkap Iman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Wagir.

Pendamping desa di Kecamatan Bululawang, Najih mengungkapkan, tingkat pemahaman UU Desa yang memandirikan desa, dan memaksimalkan keterlibatan serta keswadyaan masyarakat, masih belum dipahami secara utuh.

"Masih ada perangkat desa yang belum memahami semangat UU Desa. Mereka masih memaknai, pembangunan desa hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Padahal, saat ini desalah yang merencanakan, dan membiayai pembangunan desa," tuturnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini pemahaman keberhasilan pembangunan desa parameternya masih sebatas hasil pembangunan fisik semata. "Masih banyak yang menilai kepala desa itu gagal, karena tidak mampu membangun gedung baru, atau jalan. Meskipun, kepala desa itu mampu membangun keterlibatan dan swadaya masyarakatnya sangat tinggi," ujar Najih.

Pegiat desa dari Desa Selotopeng, Kabupaten Kediri, Ahmad Mukhsin mengungkapkan, forum Sinau Desa menjadi harapan baru untuk membangun kesejahteraan dan kemandirian desa. Selama ini berdasarkan pengalamannya, implementasi UU Desa masih bersifat kepura-puraan. "Ada perangkat desa yang masih pura-pura melibatkan masyarakatnya dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakatnya demikian juga, mereka pura-pura terlibat atau bahkan apatis," ujarnya.