Ketua DPR Minta Seluruh BPBD Perlu Dikonsolidasikan

Senin, 14 Januari 2019 - 06:00 WIB
Ketua DPR Minta Seluruh BPBD Perlu Dikonsolidasikan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia agar dikonsolidasikan agar lebih siap menghadapi potensi bencana.

Hal ini dikatakanya dalam siaran pers yang diterima Senin (14/1/2019). Bambang menjelaskan di penutup tahun 2018 sampai dengan hari ini, bencana alam dirasakan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung, angin puting beliung sampai dengan gelombang tsunami bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) beberapa kali memberikan peringatan dini terhadap potensi bencana.

“Semua kepala daerah yang wilayahnya berpotensi mengalami gangguan alam hendaknya mulai waspada dan siaga. Semua unsur di dalam BPBD hendaknya mulai dikonsolidasi dan antisipatif,” sebut Bambang Soesatyo.

Bambang mengaku khawatir karena beberapa hari belakangan ini, terjadi rangkaian gempa bumi di sejumlah daerah. Di antaranya, gempa bumi di Kepulauan Banda, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan gempa beruntun di Selat Sunda. Bahkan, BMKG mengumumkan masih ada potensi tsunami di Selat Sunda.

Selain itu, sejumlah gunung berapi mengalami erupsi di antaranya, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Agung di Bali, Gunung Ibu di Halmahera Barat Maluku Utara dan Gunung Merapi di Yogyakarta. Angin kencang atau Puting Beliung juga terjadi di sejumlah tempat.

“Berdasarkan kecenderungan itu, kami pimpinan DPR mendorong semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam BPBD,” desaknya.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan agama untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana. Menurutnya, dengan pelibatan semua komponen, semua masyarakat dapat mengetahui dan semakin menyadari untuk mengurangi risiko bencana.

“Jadi harus ada sebuah kepedulian tidak hanya pada tingkat pemerintah provinsi kabupaten, kota tetapi sampai dengan tingkat desa. Kita berharap kepala-kepala desa, kepala kampung, lurah memiliki pengetahuan risiko bencana saat ini,” kata Doni beberapa waktu lalu.

Selain itu, Doni juga mencontohkan bahwa beberapa tokoh setempat tidak mengetahui bahwa di kawasan selatan Sukabumi merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami. Untuk itu, mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, dia meminta kepada seluruh tokoh masyarakat, terutama ulama saat kotbah atau saat menghadiri pengajian perlu menyisipkan imbauan sedikit saja untuk menjaga alam.
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 4.1979 seconds (0.1#10.140)