Ratusan Penghuni Lapas Blitar Terancam Kehilangan Hak Pilih

KOTA BLITAR - Sebanyak 235 penghuni lembaga pemasyarakatan Klas II B terancam tidak bisa menggunakan suara pada pemilu 17 April 2019 mendatang.

Sejauh ini KPU Kota Blitar belum bisa memutuskan apakah ratusan napi itu masuk ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) atau daftar pemilih khusus (DPK).

“Kita masih menunggu instruksi KPU pusat. Belum tahu apakah masuk DPTb atau DPK,“ujar Komisioner KPU Kota Blitar Khoirul Umam saat memantau perekaman KTP Elektronik
(E-KTP) di dalam Lapas oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkot Blitar, Kamis (17/1/2019).

Total napi yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 sebanyak 463 jiwa. Sebanyak 228 jiwa di antaranya masuk ke dalam daftar pemilih tambahan. Sedangkan selebihnya, yakni 235 jiwa belum jelas nasibnya.

Menurut Umam, untuk masuk DPTb, calon pemilih harus lebih dulu terdaftar di DPT. Yang menjadi persoalan, proses DPT telah selesai. Sehingga harapan masuk DPTb telah tertutup. Peluang satu satunya, kata Umam hanya masuk ke DPK.

Namun untuk masuk DPK, calon pemilih syaratnya harus tercatat berdomisili di wilayah sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Karenanya kita tunggu kebijakan dari pusat, “katanya. Sementara upaya jemput bola perekaman E KTP di Lapas bertujuan melindungi hak pemilih.

Upaya itu untuk mencari penghuni lapas yang belum pernah mengikuti perekaman E KTP. “Jemput bola perekaman E KTP ke lapas sesuai dengan instruksi Mendagri, “ujar Roy Mahardika selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas II B Blitar. Sesuai petunjuk KPU, di Lapas Klas II B Blitar rencananya hanya dipasang satu TPS.