Kudeta Militer di Venezuela Diklaim Siap Melawan Maduro

CARACAS - Situasi di Venezuela semakin memanas. Bahkan kudeta militer siap untuk berbalik melawan presiden negara itu, Nicolas Maduro.

Klaim ini muncul dari para perwira angkatan bersenjata yang berada di pengasingan.

Para perwira yang menjadi oposisi anti-rezim Maduro itu mendesak orang-orang untuk turun ke jalan. Mereka ingin Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, dilantik sebagai presiden dan panglima tertinggi negara.

Para pejabat militer di pengasingan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa para perwira yang melayani negara saat ini menjadi kecewa dengan Maduro. Namun, belum ada yang mau memimpin pemberontakan secara habis-habisan.

Para perwira oposisi itu juga mengklaim bahwa militer tidak mau menindas para pemrotes secara besar-besaran.

"Kami berada di waktu terbaik untuk sesuatu seperti apa yang terjadi pada tahun 2002," kata Mayor Jenderal Herbert Garcia Plaza, perwira non-aktif yang sekarang tinggal di Washington, merujuk pada kudeta militer yang menyebabkan penggulingan singkat Presiden Hugo Chavez.

"Angkatan bersenjata hari ini tidak memiliki kapasitas atau keinginan untuk melawan penduduk dalam protes besar-besaran," ujarnya, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (19/1/2019).

Jenderal Anotonio Rivero, perwira non-aktif lain yang tinggal di Miami, juga mengklaim militer Venezuela kecewa pada Maduro. Menurutnya, para perwira aktif ingin melihat Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mengambil peran sebagai panglima tertinggi.

Menurut Rivero, Guaido seharusnya dilantik sebagai pemimpin bangsa pada 10 Januari 2019.

Komentar para perwira non-aktif itu muncul sebagai apa yang terlihat menjadi bagian dari upaya kudeta terkoordinasi yang lebih besar. Menurut laporan MSN, materi-materi hasutan untuk kudeta mulai menyebar di media sosial.

Sebuah video yan beredar menunjukkan orang-orang berseragam militer yang mengaku mewakili bagian penting dari angkatan bersenjata, menghasut rakyat Venezuela untuk protes besar-besaran pada 23 Januari 2019.

"Yakinlah bahwa Anda dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak konstitusional Anda dan pergi ke jalan-jalan untuk memprotes secara damai pada 23 Januari. Angkatan bersenjata secara konstitusional diberi mandat untuk menjamin keamanan semua rakyat Venezuela," kata kelompok itu dalam sebuah komunike yang dibacakan oleh perwira militer yang membangkang, Letnan Hidalgo Azuaje.

Kendati demikian, klaim-klaim para perwira non-aktif yang provokatif itu bertentangan dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh pejabat pertahanan di dalam negeri.

Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menyatakan pada pekan lalu bahwa dia siap untuk menyerahkan hidupnya untuk membela pemerintahan Maduro.

Pada 10 Januari, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan periode kedua, yang membuatnya akan berkuasa hingga 2025. Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengecam perkembangan politik di negara Amerika Latin itu dengan mengatakan rezim Maduro tidak sah. Pompeo mengancam akan menggunakan kekuatan ekonomi dan diplomatik AS secara penuh untuk "mengembalikan demokrasi" yang nyata ke rakyat Venezuela.