Para Tokoh Kampung di Surabaya Sepakat Tolak Perpanjangan PSBB

SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melalui perwakilan Pemkot Surabaya telah mengusulkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar tak ada lagi perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Jilid IV di Surabaya.

(Baca juga: Parikan Khas Surabaya Hangatkan Penyaluran BST di Kantor Pos )

Usulan tersebut disambut baik oleh para tokoh kampung di Kota Pahlawan ini. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mulyorejo, Kota Surabaya, Hariyanto mendukung penuh usulan Risma, panggilan Tri Rismaharini tersebut.

Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan tepat dan terukur dengan menggerakkan rapid test masal di berbagai penjuru Surabaya. Hal itu bagian dari mitigasi penanganan dan pencegahan COVID-19.

"Dari sisi kesehatan sudah betul, dan ke depan protokol kesehatan harus terus diperketat seperti kata Bu Risma. Maka kami support Bu Risma agar tidak memperpanjang PSBB di Surabaya," ujar Hariyanto, Senin (8/6/2020).

Dia menambahkan, selama PSBB, roda ekonomi rakyat kecil tidak berputar dengan baik. "Jika PSBB tidak diperpanjang, ekonomi bisa kembali bergerak. Sejalan dengan itu, kita perketat protokol dan pengawasan berbasis kampung, seperti yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dan kepolisian dengan gerakan Kampung Tangguh Wani Suroboyo," imbuh Hariyanto.

(Baca juga: Istri Melahirkan, Pemain Bajol Ijo Ini Sempat Dilanda Ketegangan )

Ketua RW 8 Kampung Maspati, Kecamatan Bubutan, Sabar Suwastono mengatakan, memang akan jauh lebih baik memaksimalkan peran RT/RW guna menguatkan "Kampung Tangguh Wani" yang diinisiasi kepolisian dan Pemkot Surabaya. "Ini sebagai bagian dari pemberdayaan kampung guna pencegahan penyebaran COVID-19," ujarnya.

Menurut dia, penguatan kampung bisa menjadi solusi untuk menekan penyebaran Covid-19. Karena RT/RW yang menjadi pemerintahan terkecil harus lebih dilibatkan dalam penanganan pandemi virus corona. "Kampung Tangguh Wani itu adalah solusinya. Sehingga melibatkan RT dan RW untuk menekan itu," tambah pria yang juga menjabat Ketua Komunitas Kampung Nusantara tersebut.

Sabar juga menyarakan, pemerintah perlu menguatkan ekonomi pangan di perkampungan karena sejak PSBB diberlakukan kondisi perekonomian warga perkampungan menjadi serba sulit. "Kita capek, banyak yang stress," ujarnya.