alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ingin Kelola SMA Sederajat, Risma Sampaikan Keluhan ke Khofifah

Aan Haryono
Ingin Kelola SMA Sederajat, Risma Sampaikan Keluhan ke Khofifah
Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Foto/ist

SURABAYA - Pemkot Surabaya ingin kewenangan pengelolaan SMA sederajat kembali dikelola oleh mereka. Keinginan itu disampaikan langsung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa, Selasa (12/2/2019).

Risma menuturkan, sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA sederajat dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim ada perubahan pola yang terjadi di dunia pendidikan.  Salah satunya tentang konsep pendidikan gratis.

Pemkot, katanya, sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak termasuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.



“Kewenangan itu ada di Gubernur. Mereka mengatur kebijakan seperti apa. Karena undang-undangnya sudah disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK dikelola Provinsi,” kata Risma.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini berharap dengan pertemuan yang dilakukannya bersama Gubernur Jatim terpilih Khofifah, bisa menyetujui permintaan pemindahan wewenang pengelolaan tersebut. Sehingga, ke depan sekolah SMA/SMK di Surabaya bisa digratiskan.

Untuk mematangkan keinginan itu, pihaknya akan mengelar pertemuan lanjutan dengan Khofifah. Sehingga ada solusi bersama yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. “Nanti setelah pelantikan (gubernur, red), minta tim kita akan bicara lagi dengan timnya sana,” jelasnya.

Bagi Risma, ketika ada pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya, ia mengaku akan menyiapkan masalah pendanaan. Bahkan, pihaknya mampu mengatasi masalah terkait pendanaan tersebut. Menurutnya, jika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke pemkot, setidaknya pihaknya harus menyiapkan pendanaan sekitar Rp600 miliar.

“Karena kita bukan hanya Bopda (Bantuan Operasional Daerah). Kalau Bopda itu sekitar Rp200 miliar, untuk SMA/SMK negeri swasta. Tapi kan kita bangunnya bukan hanya Bopda, kita juga ada untuk membangun fisik. Swasta kan juga kita kasih, untuk pembangunan fisik, peralatan laboratorium dan sebagainya. Kita harus siapkan itu untuk SMA/SMK, kalau itu dilimpahkan,” jelasnya.



(msd)

loading...