Antisipasi Golput, RMI-NU Minta KPU Buka Posko di Pesantren

JOMBANG - Jumlah santri di Kabupaten Jombang, yang terancam tak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 nanti, diperkirakan mencapai angka belasan ribu.

Lantaran, hingga hari ini baru 868 pemilih yang mengajukan pindah memilih ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang. Padahal jumlah santri dari luar daerah yang memiliki hak pilih jumlahnya mencapai belasan ribu.

Data Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) di Jombang, organisasi yang menaungi pondok pesantren menyebutkan, ada sebanyak 300 pesantren di Kabupaten Jombang. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 11 ribu santri yang sudah memiliki hak pilih.

"Kalau di Jombang, diambil sampel empat pesantren yang dianggap besar, kira-kira antara 10-11 ribu yang memiliki hak pilih. Misalnya di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas ini, yang pegang KTP ada sekitar 2000 orang santri. Kemudian yang mahasiswa sekitar 500-an orang," Ketua PC RMI-NU Jombang, Jauharuddin Al Fatih.

Dikatakan Jauharuddin, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sendiri tidak meliburkan sekolah pada hari pencoblosan. Menurutnya, semua santri tetap masuk seperti biasanya namun tidak melakukan kegiatan. Tetapi menggunakan waktu tersebut untuk berpartisipasi guna menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu.

"Memang tidak meliburkan, tapi juga tidak ada kegiatan. Para santri dipersilahkan untuk menyalurkan hak suaranya untuk memilih," imbuhnya.

Jauharuddin mengaku prihatin, jika hingga saat ini masih ada belasan ribu santri yang berpotensi golput pada pesta demokrasi pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang dihelat 17 April 2019 nanti. Sebab, para santri ini merupakan pemilih cerdas yang potensi suaranya akan menentukan masa depan bangsa selama lima tahun kedepan.

"Kalau ada golput yang tinggi, ini memperhatinkan sekali. Walaupun sudah kategori pemilih cerdas, namun wairness mereka (santri) itu masih rendah. Buat pemilih milenial yang masih sekolah itu, sepertinya hajatan Pemilu ini tidak lebih penting dari pada Ujian Nasional (UN) mereka," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong KPU Jombang untuk lebih getol turun ke bawah. Yakni dengan membuka posko-posko pelayanan pindah memilih di pesantren-pesantren yang memiliki kuantitas pemilih besar, seperti di Pesantren Mambaul Maarfi Denanyar, Pesantren Tebuireng, Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, serta Pesantren Darul Ulum Rejoso.

"Sekolah di lingkungan pesantren dengan kuantitas siswa yang besar itu harus ada posko-nya KPU, entah sehari dua hari. Paling tidak, kalau melihat ada petugas KPU di depan mata mereka, santri akan menyadari bahwa hari ini ada hajatan nasional pemilu. Apalagi kalau bisa memproses mendapatkan form A5 di tempat. Ini penting untuk meminimalisir golput di pemilih milenial," terangnya.

Sementara itu, dari data yang dihimpun SINDONews, di Pesantren Tebuireng, ada sekitar 1.000 santri luar daerah yang memiliki hak pilih. Namun, jumlah itu masih berpotensi bertambah. Sebab, hingga kini masih dilakukan pendataan.

"Mungkin sekitar 1000-an (santri luar daerah yang memiliki hak pilih). Ini masih dilakukan pendataan," kata Pengurus Pondok Pesantren Tebuireng, Tengku Azwani saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya.

Sedangkan Pengasuh Ponpes Darul Ulum Rejoso, KH Cholil Dahlan, mengungkapkan, jumlah santri yang memiliki hak pilih diperkirakan sebanyak 3.000 orang. Jumlah itu terdiri dari siswa kelas 3 SMA dan mahasiswa.