DPR Sesalkan Ada Biaya Visa Progresif Haji Rp7,6 Juta

Sabtu, 02 Maret 2019 - 08:58 WIB
DPR Sesalkan Ada Biaya Visa Progresif Haji Rp7,6 Juta
Naik Haji Lebih dari Sekali, Biaya Ditambah Rp7,6 Juta. (Dok. SINDOnews).
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyayangkan adanya biaya visa progresif Rp7,6 juta bagi jamaah haji yang sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah haji .

“Kita menyayangkan sekalipun ini kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Tentu kan butuh lobi, dialog, butuh meyakinkan pihak Saudi,” katanya.

Marwan mengatakan, dalam masalah haji, pihak Arab Saudi sudah berkali-kali membuat kebijakan yang membebani pemerintah dan jamaah asal Indonesia.

“Ini kan sudah bolak-balik. Umrah ada visa progresif. (Visa) haji progresif juga. (Sebelumnya) urusan visa persyaratan geometrik. Ini kan bertimpa-timpa,” keluhnya. (Baca juga: Naik Haji Lebih dari Sekali Ada Biaya Tambahan Rp7,6 Juta, Jika Tak Dibayar Visa Dibatalkan)

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dalam pembahasan penentuan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII belum lama ini, masalah biaya visa progresif ini belum dibicarakan.

“Tentu ini kebijakan baru karena kemarin juga belum ada. Kita berharap pemerintah dalam hal ini Kemenag juga dengan duta besar Kemlu melakukan lobi-lobi, dialog yang serius. Kita belum bisa menyelesaikan biometrik sebagai persyaratan. Kita akan panggil Kemenag.

Kita berharap itu tidak berlaku meskipun yang kena tak terlalu banyak,” katanya. Menurut Marwan, masalah biaya visa progresif ini nantinya juga akan membebani para pendamping yang selama ini bisa berangkat haji. Karena itu Komisi VIII akan menanyakan kepada Kemenag mekanisme penyelesaian masalah ini.

Dikatakan Marwan, untuk visa progresif jamaah umrah, biasanya langsung ditangani travel masing-masing. “Kalau haji ini hitung-hitungannya berapa? Kan ada petugas haji yang berangkat, pasti itu dikenai. Padahal kita memang membutuhkan petugas haji. (Baca juga: Tahun Ini Kemenag Akan Bangun Empat Pusat Layanan Haji di Jatim)

Kalau tak ada petugas (pendamping asal Indonesia) juga, pemerintahan Arab Saudi tak mampu. Kita ini jamaah terbesar, luar biasa juga. Itu akan kita tanyakan cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau untuk komponen petugas bagaimana?” katanya.

Marwan mengatakan, sumbangsih devisa dari Indonesia untuk Arab Saudi merupakan yang terbesar. Namun di sisi lain banyak kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang memberatkan. “Logika bisnis, semakin sering kan seharusnya semakin murah. Ini lama-lama kan orang marah juga,” tuturnya.
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.8320 seconds (0.1#10.140)