Batas Umur Perkawinan Minimal 16 Tahun Dinilai Rawan Benturan

Rabu, 13 Maret 2019 - 07:16 WIB
Batas Umur Perkawinan Minimal 16 Tahun Dinilai Rawan Benturan
Batas Usia Perkawinan Minimal 16 Tahun Dinilai Rawan Benturan
A A A
JAKARTA - MK atau Mahkamah Konstitusi telah memutuskan batas usia perkawinan jadi minimal 16 tahun sebagaimana diatur Ayat (1) Pasal 7 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.

Namun, hal itu dinilai masih dilematis karena rawan benturan dengan adat dan agama.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto saat diskusi “Hari Perempuan Internasional: Memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Sinergitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak” di Jakarta kemarin. Menurut dia, penentuan batas usia minimal perkawinan itu harus benar-benar dilakukan secara seksama karena dapat menimbulkan persoalan yang berbenturan dengan adat dan agama.

“Penentuan batas usia perkawinan itu harus hati-hati. Tidak boleh gegabah. Kami berhati-hati soal berapa usia tepat, apakah 18, 19, atau sekian tahun karena dalam menetapkan usia minimal pernikahan harus mempertimbangkan banyak hal seperti aspek kesehatan, pendidikan, fikih keagamaan, kebijakan, dan lain-lain,” ungkap Susanto.

Dia menambahkan, penetapan usia minimal pernikahan harus dapat menjawab berbagai persoalan sesuai kebutuhan, yaitu melindungi anak, terutama bagi perempuan. Susanto menyebut bahwa penetapan batas usia tinggi juga akan memberikan ruang yang luas bagi upaya dispensasi usia pernikahan di pengadilan agama dan negeri. Tercatat, angka dispensasi pernikahan sekitar 12.000 tahun.

”Dengan kata lain, pernikahan dilakukan dalam usia yang sangat muda. Idealnya usia pernikahan itu sesuai masa tumbuh kembang anak, tapi dengan usia yang terlalu tinggi akan banyak ruang dispensasi. Di sisi lain, jika usia pernikahan terlalu rendah, maka bisa membahayakan kesehatan seseorang yang belum sempurna masa tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun mental,” tegasnya.

Susanto mengatakan, ketika usia dinaikkan, akan terjadi dispensasi usia pernikahan dan aturan yang berlaku dapat disalahgunakan masyarakat. “Dispensasi usia nikah sering disalahartikan bukan lagi darurat. Apalagi di sejumlah daerah, praktiknya masih banyak dispensasi pernikahan. Namun, mirisnya sejumlah dispensasi pernikahan yang seharusnya darurat dalam praktiknya justru dilakukan pada kondisi yang bukan keadaan terpaksa.”

Dia mencontohkan, ada pernikahan anak di bawah umur di Bantaeng, Sulawesi Selatan pada 2018 di mana terjadi praktik dispensasi perkawinan yang tidak sesuai prosedur. Saat itu dispensasi diberikan oleh pengadilan atas permohonan dengan alasan calon laki-laki ingin menikah lantaran takut tidur sendirian.

Itu hanya contoh kasus bagaimana dispensasi pernikahan tidak dipraktikkan sesuai peruntukannya. “Dengan temuan kasus-kasus serupa, tentu menjadi peluang perkawinan di bawah umur dapat terjadi melalui dispensasi,” ungkapnya.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin mengatakan, perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menghambat pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM).
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.6037 seconds (0.1#10.140)