Khofifah Ingin Perkuat Kerjasama dengan China

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC).

Kerjasama tersebut di antaranya di bidang pertanian, pendidikan dan Infomasi Teknologi (IT). Keinginan penguatan kerjasama dengan negeri tirai bamboo itu karena negara tersebut sangat mumpuni di bidang teknologi pertanian, pendidikan vokasi, pengentasan kemiskinan dan dunia teknologi.

Orang nomor satu di Jatim ini mengatakan, saat ini kemiskinan tertinggi di Jatim berada di pedesaan. Sehingga perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selan itu, luasan lahan pertanian juga semakin menyusut. Dengan lahan yang terbatas, maka perlu tanaman yang tepat dan bernilai jual tinggi.

Bisa saja karena lahan yang sempit bisa ditanami bunga mawar untuk dijual. “Suhu udara di pedesaan sangat mendukung untuk ditanami bunga mawar dan anggrek. Pangsa pasar untuk komoditas kedua tanaman tersebut juga besar,” katanya saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) RRC Xiao Qian, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/3/2019).

Sementara di bidang pendidikan, saat ini kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) 70 persen : 30 persen. Walaupun demikian masih ada kendala yaitu belum tersedianya balai latihan kerja yang berakibat lahirnya banyak pengangguran terbuka berasal dari lulusan SMK dengan jumlah cukup tinggi.

Untuk menyelesaikan permasalahan SMK, perlu ada kerjasama bidang pendidikan vokasi dalam bentuk SMK pengampu. “Dengan sistem pengampu diharapkan ada transformasi ilmu pengetahuan, ada tutor yang mengajari keahlian sesuai dengan minat siswa,” imbuhnya.

Sementara itu Duta Besar RRT Xiao Qian mengatakan, Indonesia saat ini berada dalam jalur yang kondusif dan ekonomi berkembang dengan stabil. Terutama dengan dibangunnya infrastruktur yang manfaatnya akan bisa dirasakan pada lima tahun mendatang.

“Jatim mempunyai potensi cukup besar terutama dalam jumlah penduduk serta letak geografis yang sangat strategis. Sehingga memainkan peranan penting di Indonesia. Potensi-potensi yang ada masih banyak yang bisa dikembangkan,” katanya.

Menurutnya, sistem Sister Province yang pernah dilakukan bisa dipertahankan, dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan menurutnya agar pemerintah harus menetapkan standar layak hidup. Tidak perlu terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Standar harus memenuhi kebutuhan dasar hidup yaitu sandang, papan dan pangan. “Pengentasan kemiskinan juga harus tepat sasaran. Yang terpenting harus mendorong untuk swasembada atau hidup mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.