Suharso Monoarfa Dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum di Mukernas PPP

BOGOR - Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum PPP periode 2016-2021 di Bogor, Rabu (20/3/2019) malam.

Mukernas dihadiri 48 pengurus harian dan lebih dari 20 ketua lembaga, departemen dan badan otonom serta 33 dari 34 DPW PPP se-Indonesia.

"Seluruh Wakil Ketua Umum PPP sempat mengambil hak atau kesempatan untuk menjadi Plt Ketua Umum. Padahal sudah saya sampaikan kepada Mbah Moen sebagai Ketua MPP. Saya hanya seseorang yang memenuhi permintaan fatwa," paparnya saat ditanya terkait delapan waketum PPP yang menarik diri untuk menjadi plt Waketum.

Semua yang ada di aturan dalam AD/ART itu diikuti, menurutnya posisinya sebagai Plt Ketu Umum itu bukan sebagai orang yang menawarkan diri.

"Memang ini hak nya ada di Wakil Ketua Umum tapi saya ini ibarat orang yang dilamar, bukan posisi orang yang menawarkan diri, no way itu," jelasnya.

Pihaknya tak menampik jika dalam agenda Mukernas III PPP yang digelar di Bogor ini muncul usulan Muktamar Luar Biasa. "Itu tergantung mereka (peserta Mukernas)," katanya.

Menurutnya, Mukernas ini adalah pengambilan keputusan tertinggi setelah Muktamar bisa saja ada penetapan dari Plt jadi Ketum Definitif. "Inikan misalnya hanya untuk memenuhi partai politik peserta pemilu yang sedang bertarung 17 April nanti. Lalu nanti kalau ada soal administrasi dan sebagainya siapa yang akan bertanggung jawab, kan begitu," ujarnya.

Ia mengaku menerima lamarannya sebagai Plt Ketua Umum tapi bukan sebagai Ketua Umum. "itu saya sampaikan pada teman-teman semua. Sehingga posisi Plt Ketua Umum ini sampai kapan itu tergantung saya dan saya ini sebagai fasilitator saja agar partai ini bergerak dan eksis memenuhi syarat lepas dari ambang batas parlemen tresshold," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Mukernas ini sangat istimewa dan khusus berbeda dengan agenda serupa sebelum-sebelumnya. "Mukernas kita putuskan setelah pengurus harian bertemu dan perwakilan DPW se-Indonesia," katanya.

Terkait adanya penolakan dari luar yang menghendaki atau mengevaluasi penetapan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum. "Sah-sah saja ada suara - suara seperti itu yang jelas Mukernas ini sudah sesuai aturan, kalau adanya penolakan seperti itu wajar di alam demokrasi seperti ini," katanya.