Perangkat Desa Jadi Ujung Tombak Kesuksesan Pemilu

SURABAYA - Perangkat desa diharapkan mampu menjadi ujung tombak bagi kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang.

Untuk itu, perangkat desa harus segera mengkoordinasikan tugas, pokok dan fungsinya bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Satlinmas. Sehingga, setiap proses tahapan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim dengan Forkopimda Jatim dan Sosialisasi PP Nomer 11 tahun 2019 dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Jum'at (29/3/2019).

Khofifah menegaskan, dibutuhkan sinergitas antara perangkat desa bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Pemilu mendatang harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

"Saya minta perangkat desa segera berkoordinasi dengan satlinmas, bhabinkamtibmas, dan babinsa yang ada di lini desa dalam memandu masing masing lini," ungkapnya.

Menurutnya, Kades sebagai pemimpin tertinggi di desa sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan seluruh lini di desa. Dengan begitu, masing masing permasalahan dapat terdeteksi serta terantisipasi dari lini terbawah.

Langkah koordinasi tersebut akan membuat masyarakat menjadi tenang. “Jangan sampai timbul ke khawatiran bagi seluruh warga,” terangnya.

Orang nomor satu di Jatim ini memprediksi, tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu tinggi. Sehingga, beban dari KPU akan juga meningkat. Maka, semua pihak mulai dari lini tertinggi dan terbawah memiliki kewajiban menjaga agar pesta demokrasi di Indonesia terkawal dengan dinamis dan kondusif.

“Perangkat desa juga harus bisa membantu pemerintah dalam menangkal berita bohong yang telah meresahkan bahkan meracuni pikiran masyarakat,” pintanya.

Ketua Umum PPDI Mujito menegaskan bahwa PPDI siap untuk menyukseskan pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan aman.”Kami juga mengajak seluruh perangkat desa mampu bersikap netral sesuai aturan yang ada,” katanya. (lukman hakim)