Luhut Bagi Amplop ke Kiai Bangkalan, Fahri: Bisa Lukai Banyak Hal
A
A
A
JAKARTA - Beberapa waktu lalu viral di medsos cuplikan video tentang Menko Luhut Panjaitan memberikan amplop kepada kiai saat berkunjung ke Ponpes Nurul Cholil, Bangkalan.
Usai memberikan amplop itu, Luhut Panjaitan meminta kiayi sepuh itu untuk mengajak umat mengenakan baju putih ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019 nanti.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bagi-bagi amplop di musim Pemilu melukai banyak hal. "Saya enggak ngerti, tapi sebaiknya di musim-musim Pemilu kaya gini kan, bagi-bagi amplop ya kan, apalagi secara terbuka ya, itu melukai banyak hal gitu," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Pertama kata dia, bagi-bagi amplop itu melukai kiayi tersebut. "Kan itu kehormatan dia, dan yang lebih penting juga melukai proses Pemilu dan proses politik kita, dan sebaiknya itu dihentikan dulu lah," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Maka itu dia menyarankan, agar menteri kabinet Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak keliling Indonesia terlebih dahulu.
"Konflik kepentingan nanti, berhentilah, bekerja aja, ini kan masa tenang, ya kan buat menterinya, jadi jangan malah keliatan melakukan mobilisasi," pungkas Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Usai memberikan amplop itu, Luhut Panjaitan meminta kiayi sepuh itu untuk mengajak umat mengenakan baju putih ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019 nanti.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bagi-bagi amplop di musim Pemilu melukai banyak hal. "Saya enggak ngerti, tapi sebaiknya di musim-musim Pemilu kaya gini kan, bagi-bagi amplop ya kan, apalagi secara terbuka ya, itu melukai banyak hal gitu," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Pertama kata dia, bagi-bagi amplop itu melukai kiayi tersebut. "Kan itu kehormatan dia, dan yang lebih penting juga melukai proses Pemilu dan proses politik kita, dan sebaiknya itu dihentikan dulu lah," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Maka itu dia menyarankan, agar menteri kabinet Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak keliling Indonesia terlebih dahulu.
"Konflik kepentingan nanti, berhentilah, bekerja aja, ini kan masa tenang, ya kan buat menterinya, jadi jangan malah keliatan melakukan mobilisasi," pungkas Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
(vhs)