TKN Jokowi-KMA dan BPN Prabowo-Sandi Minta Publik Kawal Data C1

JAKARTA - Dua kubu, yaitu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap publik ikut mengawal dokumen C1. Dokumen tersebut memiliki legalitas paling kuat karena ditandatangani petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan para saksi.

Dokumen C1 merupakan catatan hasil pemungutan suara dari level paling bawah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dokumen ini ada 6 rangkap yang dimiliki petugas KPPS dan para saksi. C1 akan menjadi dokumen awal yang menjadi dasar penghitungan hasil pemungutan suara di level berikutnya, yakni di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.

TKN Jokowi-KMA meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengunggah (upload) dokumen C1 di laman resmi. Langkah ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi hasil pemilu, terutama pemilihan presiden (pilpres).

"TKN pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya meng-upload seluruh dokumen C1 dan dinyatakan terbuka bagi publik," tutur Sekretaris TKN Jokowi-KMA Hasto Kristiyanto kepada wartawan di sela pemaparan hasil real count di War Room TKN di Hotel Gran Melia, Jakarta, kemarin.

Dia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi tiap lembar C1 yang di-upload tersebut. Penyampaian dokumen C1 ke publik itu agar tidak ada pihak yang saling klaim kemenangan sebelum penetapan resmi dari KPU. "Dengan menjadikan C1 sebagai dokumen publik yang dikeluarkan KPU dan diawasi Bawaslu, maka unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, dan juga peningkatan kualitas pemilu dapat dilakukan oleh KPU," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, pihaknya memiliki aplikasi sistem penghitungan real count yang dinamai JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS. Aplikasi yang ditempatkan di sebuah ruang yang disebut war room ini memudahkan saksi melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dan TPS.

Untuk menghasilkan data Cl yang akurat, ada sekitar 250 orang yang bekerja tiap hari selama 24 jam dengan sistem tiga shift untuk melakukan verifikasi Cl dan entri data ke sistem. Hingga kemarin sore pukul 16.20 WIB, penghitungan suara nasional sementara mencapai 14,66% dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia. Data sementara yang masuk hingga kemarin sore mencapai 23.847.734 suara.

Menurut Moeldoko yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ini, sistem real count TKN memiliki mekanisme bekerja yang tidak asal-asalan dalam memasukkan data. "Ini semua bisa dipertanggungjawabkan dan sebenarnya sama seperti yang dilakukan KPU. Jadi bukan suka-suka gua, ini bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.

Selain bisa mengetahui hasil real count yang didapatkan dari tingkat TPS, dengan sistem yang dimilikinya tersebut bisa sebagai upaya untuk mengoreksi jika ada kekeliruan dalam proses perhitungan hasil suara pemilu yang dilakukan KPU. "Kalau ada yang tidak selaras dengan kita, nanti kita bisa mempertanyakan di mana letak tidak samanya. Kalau ada penyimpangan juga bisa dipertanyakan. Ini sekaligus menjadi alat kontrol kami," urainya.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menambahkan, entri data yang dilakukan TKN lebih cepat daripada yang dilakukan KPU yang hingga kemarin pada jam yang sama, suara masuk di KPU baru 11,1%. "Kami melakukan entri data seluruh C1 dari seluruh Indonesia. Saat ini sudah masuk 14,6% data TPS, lebih maju sedikit daripada KPU yang punya 11,1% data masuk," urainya.

Lukman mengatakan, proses entri data pada Pemilu kali ini lebih lambat dari Pemilu 2014 karena saat ini tidak ada rekapitulasi suara di tingkat desa, tetapi langsung di tingkat kecamatan. "Kendala kami dengan KPU sama, pemilu sekarang tak ada rekapitulasi tingkat desa. Pada 2014 entri saat C1 cepat karena umumnya dilalukan entri di tingkat desa, bukan tingkat TPS," urainya.

Dalam satu hingga dua hari ke depan setelah rekapitulasi kecamatan selesai, kata Lukman, entri data juga dimungkinkan bisa dilakukan lebih cepat daripada sekarang. "Angka kami tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Sudah ada lima quick count, Litbang Kompas, Indo Barometer, Charta Politica, Poltracking, dan Indikator. Angka umumnya 54, tidak jauh berbeda dengan yang KPU tampilkan dan yang kami tampilkan," urainya.

Lukman mengatakan, pihaknya juga sempat diteror dengan berita kemenangan kubu pasangan calon 02 yang menyebutkan telah meraih 62% suara. Data tersebut kemudian dikupas oleh Direktorat Saksi TKN dan dianalisa. Ada dua contoh di kasus entri data di Lampung dan Jakarta. Di Provinsi Lampung, entri data oleh TKN sudah mencapai 50% dengan kemenangan Jokowi-Kiai Ma'ruf 57,6% dan Prabowo-Sandi 42,33%.

"Ini sama dengan quick count Charta Politica, LSI Denny JA, dan SMRC di Lampung. Charta 57,93%, SMRC 57,75%, dan LSI Denny JA 58,1%. "Kami kupas yang klaim 62% (secara nasional). Di sana ternyata kami dibuat 40,91%, menang 02, 59,09%. Ternyata setelah kami lihat, bohong, dia hanya memasukkan 30 TPS aja di Lampung," tutur politikus PKB itu.

Di DKI Jakarta juga seperti itu, pihaknya sudah melakukan entri data sebanyak hampir 40%. "Data kami hampir sama dengan temuan di real count KPU dan quick count tiga lembaga survei. TKN 55,4 (%), real count KPU 54,2 (%), Sementara di dua lembaga survei lain 51,74 dan 51,9. Kami memang di Jakarta," papar Lukman. Namun kubu pasangan calon 02, menurut Lukman, mengklaim kemenangan di DKI Jakarta.

"Setelah kami lihat, hanya 300 TPS dimasukkan. Sekali lagi, ini kebohongan kedua," urainya. Sementara itu BPN Prabowo-Sandi mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi rekapitulasi pemilu dengan turut mengirimkan formulir C1 ke BPN. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek silang kesahihan antara data yang dikirim para relawan Prabowo-Sandi dengan data rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Penghitungan suara ini intinya ada di C1. Kita bisa kroscek data antara yang dimiliki masyarakat, BPN, dan KPU. Mari kita kawal proses ini agar terwujud pemilu jujur dan adil,” kata Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya 1, Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin.

Ferry menuturkan, masyarakat yang hendak berpartisipasi bisa mengirimkan formulir C1 dari TPS di daerah masing-masing, bisa lewat akun Telegram @KawalTPSPrabowoSandi_bot maupun via nomor pesan WhatSapp di nomor 082129574581, 082129579118, 081931717170, 082129574631, dan 081913131359.

Selain itu, Ferry menambahkan, BPN mendorong penyelenggara pemilu segera menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu 2019 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pembiaran terhadap dugaan kecurangan ini dinilai bisa memengaruhi kualitas pemilu. “Ada banyak sekali laporan indikasi kecurangan pemilu yang jika tidak diatasi sejak awal akan memengaruhi keseluruhan kualitas pemilu,” ujarnya.

Ferry merasa, selama proses pemilu ini ada berbagai bentuk dugaan kecurangan terjadi dan seolah-olah dibiarkan. Mulai dari capres petahana yang tidak cuti saat berkampanye, kertas suara tercoblos untuk salah satu pasangan calon di Malaysia hingga proses pemungutan suara yang dilakukan oknum petugas KPPS.

Namun BPN bersyukur jika penyelenggara pemilu baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih konsisten dengan misinya dalam mewujudkan pemilu bersih, jujur dan adil. Sebab, kata Ferry, kecurangan pemilu bisa merontokkan moral bangsa ini. “Sanggupkah kita tegak sebagai bangsa ketika hasil pemilu didapatkan dengan cara tidak benar dan itu dibiarkan,” tantang Ferry.