Mahfud MD Sebut Tudingan Terhadap KPU Selalu Ada Setiap Pemilu

JAKARTA - Ketua Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebut demokrasi membutuhkan pembiayaan. Hal itu merupakan keniscayaan. Jika ingin tidak membutuhkan biaya, tidak perlu ada pesta demokrasi.

Hal tersebut dikatakan Mahfud menanggapi tudingan sejumlah pihak bahwa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kecurangan padahal biaya perhelatan pemilu sangat besar.

"Pakai kerajaan saja, selesai semua, enggak usah pakai pemilu. Kalau diganggu dengan tudingan tersebut ya biasa, namanya juga demokrasi," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) itu menilai tudingan curang yang dialamatkan kepada penyelenggara pemilu akan selalu ada. Biasanya tudingan itu disampaikan oleh pihak yang kalah.

"Tudingan selalu ada. Ritualnya itu, KPU diserang terus sampai nanti tanggal 23 Mei," kata Mahfud seraya menyarankan kepada KPU agar selalu kuat menghadapi serangan.

Seperti diketahui, pada tanggal 23 Mei 2019, KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara pemilu. Pada tanggal tersebut dimulai penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan Wakil presiden.

Pakar hukum tata negara ini menilai serangan terhadap KPU itu nantinya akan berbalik kepada MK. Mahfud menyebutkan "ritual politik" yang terjadi akan seperti itu.

"Lihat saja nanti. Tuduhan hakim MK disuap lah, dia berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun tahun (di MK-red) begitu. Itu ritual politik," tandasnya.
(dam)