Tabloid Indonesia Barokah Cara Primitif Rusak Demokrasi

SEMARANG - Meluasnya peredaran Tabloid Indonesia Barokah merupakan cara primitif dalam pemilu, mencederai demokrasi, dan memecah belah masyarakat bawah.

Jika tidak dihentikan hal itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu menjawab pertanyaan media terkait penerbitan dan meluasnya peredaran Tabloid Indonesia Barokah yang menyudutkan paslon nomor urut 02. (Baca juga: Dukung Prabowo-Sandi, APTSI Tekadkan Perubahan Harga Mati)

"Saya sangat menyesalkan masih digunakannya cara-cara primitif dalam berdemokrasi. Ini sangat mencederai demokrasi. Dan yang lebih berbahaya ini bisa memecah belah masyarakat. Ini kan mengusik dan mengancam persatuan dan kesatuan yang selama ini kita rawat dan jaga," kata Sudirman usai memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Desa (Rakorcamdes) Relawan Padi se-Semarang, Sabtu (26/1/2019) menghadapi Pilpres 2019 .

Penggunaan cara-cara primitif, kata Sudirman Said, tidak menguntungkan bagi pendidikan politik masyarakat. Cara itu, justru membuat demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang.

"Seharusnya level demokrasi sudah jauh lebih baik. Tapi cara-cara yang mengabaikan etika sosial itu merusaknya," kata Sudirman. (Baca juga: Keberadaan Tabloid Indonesia Barokah di Masjid Bisa Rusak Demokrasi)

Ditanya pihak yang menerbitkan dan mengedarkan tabloid itu, Sudirman menyatakan tidak mengetahui, dan tidak mau menuduh pihak mana pun sebagai aktor di balik aksi itu.

Sudirman menyebut, bukan hanya capres nomor 02, tapi masyarakat pemilih juga dirugikan dengan adanya tabloid tersebut. Sebab, Sudirman berharap aparat penegak hukum segera mengusut dan menindak aktor di balik penerbitan dan peredaran tabloid tersebut.

"Kalau saya amati peredarannya sangat masif, setiap masjid dikirim. Untuk biaya distribusinya saja sangat besar. Jadi ini sangat terencana, terstruktur, dan masif. Dengan pola seperti ini semestinya aparat penegak hukum bisa cepat mengungkap aktor intelektualnya," katanya.