Gandeng KPK, Khofifah Komitmen Wujudkan Layanan Publik Terbaik

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berkomitmen kuat untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik di Jatim.

Guna mewujudkan itu, orang nomor satu di Jatim itu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pendampingan terhadap program-program strategis di Pemprov Jatim. (Baca juga: Khofifah Minta Inggris Tingkatkan Kerjasama Pendidikan di Jatim)

Khofifah mengatakan, pendampingan KPK tersebut melengkapi kerjasama yang telah lebih dulu dilakukan. Yakni supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim, khususnya sembilan area yang menurut KPK adalah area rawan terjadi korupsi.

Kesembilan area tersebut diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

“Dinas-dinas tertentu yang sekarang masuk pada sisi strategis ada delapan area, kemudian area kesembilan adalah program-program strategis, seperti pendidikan, dan kesehatan, ini yang kami minta untuk didampinngi,” katanya, Kamis (14/3/2019).

Ketua Umum Muslimat NU ini menambahkan, komitmen pencegahan korupsi di Jatim juga didukung oleh para bupati/wali kota di Jatim. Hal itu diwujudkan dengan ditandatanganinya Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan oleh seluruh bupati/walikota bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, pada kamis (28/2/2019) lalu. (Baca juga: Khofifah Ingin Perkuat Kerjasama dengan China)

“Komitmen ini akan terus saya monitor, terutama untuk PTSP akan saya minta diaudit, diasses, supaya sama-sama clear. Agar bisa terwujud pelayanan terbaik di Jatim,” tegasnya.

Selain pencegahan korupsi, Khofifah juga akan melakukan berbagai langkah guna meningkatkan pelayanan publik di Jatim. Diantaranya, melakukan reformasi birokrasi, Khofifah memandang perlu adanya pengelompokan kembali atau regrouping, sebab ada dinas-dinas tertentu yang beban tugasnya tidak harus sekelas dinas.

“Lalu terkait keuangan, perlu adanya integrasi antara e-procurement, e-budgeting, dan e-planning,” ujarnya.